Mendagri Dorong Percepatan Pendataan Rumah Rusak Pascabencana Sumatera

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) di wilayah Sumatera, bersama pihak terkait, untuk mempercepat pendataan rumah rusak pascabencana.

Pendataan yang cepat dan akurat dinilai menjadi kunci utama percepatan penyaluran bantuan dari pemerintah pusat kepada masyarakat terdampak.

“Kuncinya adalah data. Mana yang rusak ringan, mana yang rusak sedang, dan mana yang rusak berat, di seluruh kabupaten/kota,” ujar Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pendataan Kerusakan Rumah, Fasilitas Umum, dan Jumlah Pengungsi Terbaru Pascabencana di Wilayah Sumatra. Rapat tersebut digelar secara virtual dari Jakarta, Selasa (6/1/2026).

Tito menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap percepatan pemulihan pascabencana.

Perhatian tersebut mencakup upaya memastikan masyarakat dengan rumah rusak ringan dan sedang dapat segera menerima bantuan dan kembali beraktivitas.

Tito menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema bantuan bagi rumah rusak ringan dan sedang berupa bantuan tunai sebesar Rp 15 juta untuk kategori rusak ringan dan Rp 30 juta untuk rusak sedang.

Sementara itu, bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang, pemerintah akan menyediakan hunian tetap (huntap). Selama proses pembangunan huntap berlangsung, warga dapat menempati hunian sementara (huntara) dan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH).

Baca juga: Aceh Utara Masuk Transisi Bencana, Bupati Ayahwa Minta Percepat Pembangunan Huntara dan Huntap

Tito menegaskan bahwa penyaluran bantuan tidak dapat dilakukan tanpa data yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh pemda segera menetapkan data kerusakan rumah berdasarkan kategori rusak ringan, sedang, dan berat melalui keputusan kepala daerah.

Data tersebut selanjutnya disampaikan kepada gubernur untuk diteruskan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial (Kemensos) guna ditindaklanjuti.

“Keinginan kita bersama, rumah rusak ringan dan sedang ini secepat mungkin mendapat bantuan pembiayaan agar masyarakat bisa mulai beres-beres dan kembali bekerja,” ucap Tito.

Untuk mempercepat proses pendataan, ia mendorong peran aktif aparat desa. Menurut Tito, kepala desa atau keuchik merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi warganya secara rinci.

Pendataan dapat dilakukan berbasis nama dan alamat tanpa harus menunggu kelengkapan administrasi kependudukan.

“Data dari desa diserahkan kepada camat, kemudian camat kepada bupati. Setelah direkap, bupati menetapkan data tersebut melalui surat keputusan (SK) sebagai daftar penerima bantuan,” jelas Tito.

Baca juga: Patra Jasa Group Bersinergi Salurkan Bantuan bagi Penyintas Banjir di Sumatera

Selain itu, dia juga meminta dukungan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membantu percepatan pendataan melalui jaringan yang dimiliki hingga tingkat kabupaten dan kota.

Tito mengingatkan bahwa keterlambatan pendataan berpotensi menghambat pencairan bantuan dan memperpanjang masa pengungsian, yang dapat menimbulkan persoalan sosial maupun kesehatan.

Ia juga menyoroti masih adanya sejumlah daerah yang belum menyampaikan usulan data kerusakan.

Tito mengingatkan pemda agar memastikan seluruh data disampaikan secara lengkap guna menghindari permasalahan di kemudian hari, terutama risiko adanya masyarakat terdampak yang tidak menerima bantuan karena tidak terdata.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansah, serta sejumlah kepala daerah dari wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.