Mendagri Pastikan Stok Beras untuk Daerah Bencana Aman hingga 6 Bulan ke Depan
KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan stok beras bagi masyarakat di daerah terdampak bencana, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, aman hingga enam bulan ke depan.
Kepastian itu diperoleh setelah Tito mengonfirmasi langsung kepada Perum Bulog terkait ketersediaan stok beras.
Penjelasan tersebut disampaikan Tito kepada awak media usai Apel Pembukaan Tim Satuan Tugas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka Percepatan Aktivasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pascabencana Aceh di Kompleks Perkantoran Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Senin (5/1/2026).
Ia mengatakan, di sejumlah wilayah di Aceh, ketersediaan stok beras bahkan mampu mencukupi kebutuhan lebih dari enam bulan. Tito mencontohkan gudang Bulog di Lhokseumawe yang melayani wilayah Lhokseumawe, Bireuen, dan Aceh Utara.
“Saya pernah mengecek langsung gudang Bulog di Lhokseumawe. Untuk Lhokseumawe, Bireuen, dan Aceh Utara, stoknya mencapai sekitar 28.000 ton. Itu cukup untuk sembilan bulan,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin.
Meski demikian, Tito mengakui tantangan utama saat ini adalah pendistribusian stok beras ke daerah-daerah terdampak bencana, terutama wilayah yang sulit diakses. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen mempercepat pemulihan sektor pertanian di daerah terdampak, termasuk di Aceh.
Ia menambahkan, swasembada pangan menjadi salah satu program prioritas pemerintah sehingga sektor pertanian mendapat perhatian serius.
Baca juga: 5 Fakta Penemuan Kebun Sawit di Cigobang Cirebon: Dinas Pertanian Kaget, Lahan Dikelola PT
“Beliau (Menteri Pertanian Amran Sulaiman) sudah menyiapkan program untuk menghidupkan kembali lahan-lahan sawah yang ada supaya kembali normal, bahkan bisa dioptimalkan,” kata Tito.
Selain itu, Tito juga menyinggung bantuan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan, baik kategori ringan, sedang, maupun berat. Ia meminta kepala daerah segera menyiapkan data warga terdampak sebagai dasar penyaluran bantuan pemerintah.
Pemerintah, kata Tito, telah menyiapkan skema bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.
Rumah dengan kategori rusak ringan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 15 juta, rusak sedang Rp 30 juta, sedangkan rumah rusak berat, termasuk yang hilang, akan diganti dengan hunian tetap (huntap). Selama proses pembangunan huntap, pemerintah juga menyiapkan Dana Tunggu Hunian (DTH).
Tito mengimbau kepala daerah untuk mengoptimalkan peran kepala desa atau keuchik dalam proses pendataan agar berjalan cepat dan akurat. Menurutnya, kepala desa merupakan pihak yang paling memahami kondisi warganya.
“Saya mohon dengan segala hormat, kalau ingin cepat, tolong bereskan datanya. Kita buat sesederhana mungkin,” tandas Tito.
