Kejar Target Perekaman Penduduk 100 Persen, Mendagri Minta Ditjen Dukcapil Lebih Agresif

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Dukcapil) agar lebih agresif dalam mempercepat perekaman data kependudukan.

Pasalnya, tingkat perekaman saat ini baru mencapai 97 persen dari total penduduk Indonesia sehingga masih perlu ditingkatkan.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pengguna 2025 di Pullman Jakarta Central Park, Selasa (9/12/2025).

"Harapan kita yang bisa terdata ya idealnya impian kita 100 persen warga negara Indonesia (WNI) dan siapa pun yang tinggal di Indonesia dia terdata dalam server kita, itu target kita," ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (10/12/2025).

Tito meminta jajaran Dukcapil menyusun program yang dapat mendorong percepatan pendataan secara lebih agresif.

Baca juga: Bupati Aceh Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito Paparkan Aturan yang Dilanggarnya

Ia menegaskan agar seluruh Dinas Dukcapil kabupaten/kota menerapkan pendekatan jemput bola, terutama bagi kelompok masyarakat yang sulit dijangkau.

"Saya ingin agar lebih agresif untuk mengidentifikasi warga negara atau nonwarga negara yang tinggal di Indonesia untuk mendaftar," kata Tito.

Menurutnya, kelompok masyarakat adat di pedalaman, masyarakat prasejahtera, hingga tunawisma yang tidak memiliki domisili harus menjadi sasaran prioritas.

Ia mengingatkan bahwa undang-undang (UU) menjamin perlindungan bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tergolong prasejahtera.

Tito juga menyoroti persoalan WNI di luar negeri yang kesulitan memperpanjang dokumen kependudukan karena harus pulang ke Indonesia.

Ia mengapresiasi kerja sama Dukcapil dengan perwakilan Republik Indonesia (RI) di berbagai negara untuk mempermudah layanan bagi diaspora.

Baca juga: Mendagri: Dukcapil Daerah Masih Pasif, 5 Juta Warga Belum Punya KTP

“Sedih kadang-kadang kalau misalnya mereka untuk memperpanjang KTP (Kartu Tanda Penduduk)-nya, mereka harus pulang ke Indonesia. Berapa biayanya?” ujar Tito.

Tekankan penguatan infrastruktur teknologi informasi 

Selain itu, Tito juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur teknologi informasi Dukcapil, mulai dari server, storage, bandwidth, hingga keamanan siber.

“Tolong perkuat betul selain tata kelola adalah infrastruktur information technology (IT)-nya,” tegasnya.

Tito mengingatkan bahwa data kependudukan merupakan aset strategis negara yang perlu dilindungi.

Data tersebut telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, dan menjadi basis penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran.

Baca juga: Mendagri Usulkan Bantuan untuk Daerah Bencana Rp 2 Miliar, Presiden Tingkatkan Jadi Rp 4 Miliar

Di sisi lain, Tito juga memerintahkan jajaran Dukcapil untuk bergerak cepat memberikan layanan administrasi kependudukan (adminduk) bagi korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ia memastikan masyarakat terdampak sangat membutuhkan layanan tersebut.

Tito juga telah menginstruksikan Ditjen Dukcapil untuk segera menurunkan tim ke daerah bencana guna memberikan pelayanan langsung.

Sebagai informasi, Rakornas tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, perwakilan Bank Dunia Jonathan Marskell, para kepala dinas Dukcapil se-Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi), serta pejabat terkait lainnya.