Mendagri Apresiasi Provinsi Maluku Mampu Jaga Inflasi Tetap Terkendali

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi jajaran kepala daerah se- Provinsi Maluku yang mampu menjaga inflasi tetap terkendali di angka 2,30 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Sebagai daerah kepulauan, Tito menyadari bahwa upaya menjaga inflasi tersebut sangat menantang, sehingga capaian ini layak diapresiasi.

“Paling tidak gampang daerah kepulauan ini ya, apalagi kalau ada ombak besar. Tapi, (mampu) terjaga di angka itu selama setahun ini, sangat bagus sekali,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (27/11/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Tito di hadapan awak media seusai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah se-Provinsi Maluku Tahun 2025 di Ruang VIP Bandara Pattimura, Kota Ambon, Maluku, Kamis.

Baca juga: Rakor dengan Sekda Se-Indonesia, Mendagri Bahas Harga Telur Naik Imbas MBG

Dalam kesempatan tersebut, Tito meminta agar pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku dapat terus ditingkatkan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025, pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku triwulan III-2025 berada di angka 4,31 persen yoy. Capaian ini meningkat dari triwulan II-2025 sebesar 3,39 persen.

Tito secara khusus mendorong agar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dioptimalkan di atas rata-rata nasional, yakni lima persen.

Menurutnya, tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan bahwa geliat perekonomian di masyarakat berjalan dengan baik.

Baca juga: Proyeksi dari Purbaya dan Airlangga soal Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025

Oleh karena itu, kepala daerah perlu mengevaluasi target realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) agar sesuai dengan rencana.

Tito menekankan bahwa kondisi perekonomian suatu daerah akan berdampak langsung terhadap masyarakat.

“Karena kalau seandainya pendapatan belanjanya tidak jalan, enggak sesuai target, otomatis uang yang beredar akan berkurang. Ekonomi melamban,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Tito mendorong kepala daerah se-Maluku untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Upaya ini dapat dilakukan dengan menghidupkan sektor swasta melalui kemudahan perizinan berusaha.

Baca juga: Mendagri Minta Pemda di Sultra Hidupkan UMKM dan Sektor Swasta dalam Memperkuat PAD

Tito mencontohkan langkah serupa yang pernah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada masa Covid-19, sektor swasta, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di DIY mampu menjaga laju ekonomi tetap terkendali.

“Buatlah program-program yang pro kepada swasta, supaya mereka bisa hidup,” ucapnya.

Selain itu, Tito juga mendorong jajaran kepala daerah se-Maluku agar berkonsolidasi dalam rangka menyongsong perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026).

Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, jajaran kepala daerah serta forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) diminta menggelar rapat untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat.

Baca juga: Dishub Sumsel: Lonjakan Mobilitas Nataru 2025 Diprediksi 10 Persen

“Tolong dikonsolidasikan masalah keamanan ya. Satu lagi masalah pangan, kesediaan pangan, stok pangan, karena pasti demand akan meningkat, orang mau merayakan Natal dan Tahun Baru,” tegas Tito.

Sebagai informasi, rakor tersebut dihadiri oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, bupati dan wali kota se-Provinsi Maluku, jajaran Forkopimda Provinsi Maluku, serta para pejabat terkait lainnya.