Mendagri Tito Terima Penghargaan Adibhakti Sanapati dari BSSN

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima penghargaan Adibhakti Sanapati dari Badan Siber dan Sandi Negara ( BSSN).

Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi kepada Tito pada acara Peluncuran Digital Trust 360° Summit di Gedung Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Tito menerima penghargaan Adibhakti Sanapati berkat kiprahnya yang luar biasa di bidang siber dan sandi negara.

Ia dinilai telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam mendukung BSSN untuk memperkuat keamanan, ketahanan siber, dan sandi di lingkungan pemerintah daerah (pemda).

Baca juga: Konvensi PBB Disahkan: Babak Baru Kerja Sama Global Lawan Kejahatan Siber

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerbitan Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri dan Kepala BSSN yang memberikan mandat bagi pemda untuk menangani insiden siber di daerah.

Dalam sambutannya, Tito menyampaikan terima kasih telah dipercaya menerima penghargaan Adibhakti Sanapati. Ia mengapresiasi sekaligus merasa terhormat karena penghargaan ini diberikan melalui forum yang istimewa.

“Karena forum ini jarang dilakukan oleh BSSN, bukan sesuatu yang reguler, tetapi sesuatu yang spesifik dalam rangka konsolidasi, memperkuat tugas tanggung jawab BSSN. Dan saya diberikan penghargaan seperti ini yang jelas bagi saya adalah suatu kehormatan,” ujar Tito dalam keterangan resminya, Kamis (20/11/2025).

Ia menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen mendukung tugas BSSN untuk membentuk satuan tugas (satgas) tanggap insiden siber di daerah. Melalui kerja sama kedua belah pihak, Satgas tersebut telah terbentuk di hampir semua daerah.

Baca juga: Pertama di Indonesia, SMK di Bogor Ini Punya Laboratorium Keamanan Siber

Lebih lanjut, Tito menyarankan BSSN untuk memberikan petunjuk teknis (juknis) guna mengintensifkan implementasi program ini di daerah.

Melalui juknis tersebut, baik daerah maupun kementerian/lembaga terkait, dapat mengimplementasikan program yang sejalan dengan BSSN.

“Nah, ini tinggal bagaimana kita mengaktifkan satgas ini. Anggarannya sudah ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing, tinggal mohon bantuan dari BSSN untuk memberikan juknis,” kata Tito.

Ia menambahkan, melalui juknis tersebut, Kemendagri akan membantu menyosialisasikannya kepada daerah agar Kemendagri dan BSSN dapat memonitor progres satgas. Dengan demikian, program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Baca juga: Dukung Digitalisasi Penyaluran Bansos, Komdigi Tes Keamanan Bareng BSSN

Dalam kesempatan yang sama, Tito mengatakan bahwa saat ini sudah banyak daerah yang membangun aplikasi untuk mempermudah layanan publik. Namun, aplikasi tersebut mayoritas dijalankan secara terpisah antardaerah.

Oleh karena itu, pemerintah pusat membuat aplikasi e-government yang dapat menghubungkan aplikasi-aplikasi milik daerah. Upaya ini diharapkan dapat menghubungkan dan memudahkan layanan publik di daerah.

“Jadi, memang andalan kita BSSN, khususnya agar bisa menjadi lead dalam memanfaatkan teknologi informasi, termasuk mengamankan digitalisasi,” tegas Tito.

Sebagai informasi, forum tersebut juga dihadiri Kepala Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSSN Jonathan G Tarigan, Deputi III Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistyo, Wakil Bupati Tebo Nazar Efendi, serta Direktur Utama TMII Ratri Paramita.

Baca juga: All Indonesia Gandeng BSSN Jaga Kerahasiaan Data Pribadi Pengguna

Hadir pula Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Muhammad Nuh Al Azhar.