Mendagri dan Mensos Bahas Integrasi Layanan Puskesos dengan Posyandu

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf membahas upaya memperkuat layanan kesejahteraan sosial melalui pengaktifan kembali pusat kesejahteraan sosial (puskesos) di desa dan kelurahan, sekaligus mengintegrasikannya dengan pos pelayanan terpadu (posyandu).

Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan pentingnya menghidupkan kembali fungsi layanan sosial berbasis desa yang selama ini sempat terhenti.

Ia menegaskan bahwa puskesos dapat menjadi titik layanan pertama bagi warga yang membutuhkan bantuan, mulai dari penanganan masalah kesehatan, kemiskinan, hingga persoalan administrasi kependudukan (adminduk).

“Ini menjadi tempat keluhan warga yang membutuhkan bantuan apa pun. Mungkin anaknya mau nebus ijazah enggak bisa, sakit enggak bisa berobat, mungkin mereka juga kelaparan, atau mengalami masalah administrasi seperti KTP,” ujar Gus Ipul dalam pertemuan di Rumah Dinas Mendagri, Kamis (20/11/2025).

Ia menyoroti banyaknya kasus sosial yang tidak terdeteksi pemerintah desa, seperti warga kelaparan, lanjut usia (lansia) terlantar, hingga penduduk rentan yang hidup sendiri.

Baca juga: Kebakaran Rumah di Wajo, Pasutri Lansia Tewas Terjebak Kobaran Api

Menurut Gus Ipul, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya operator desa yang bertugas menginput dan memperbarui data sosial.

Oleh karena itu, pihaknya meminta dukungan Mendagri agar pemerintah daerah (pemda) memfasilitasi kebutuhan untuk mengaktifkan kembali layanan tersebut.

Menanggapi hal itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa secara kelembagaan desa sebenarnya telah memiliki wadah layanan terpadu, yakni posyandu.

Tugas lembaga ini mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait layanan dasar, salah satunya di bidang sosial.

Tito menilai integrasi puskesos ke dalam posyandu merupakan langkah strategis, apalagi posyandu memiliki regulasi, struktur, dan keberadaan yang merata.

Baca juga: Percepatan Penurunan Stunting, Kaltim Soroti Pentingnya MBG dan Posyandu

Oleh karena itu, ia mendorong agar bidang sosial di posyandu diaktifkan kembali dan diperkuat.

“Sebetulnya sudah ada lembaga itu, sudah ada peraturannya. Namanya saya yakin pasti paham, yaitu posyandu, pos pelayanan terpadu,” jelasnya.

Tito meyakini penguatan layanan sosial di posyandu akan mendapat sambutan baik dari pemerintah desa.

Langkah itu dinilai dapat membantu tugas mereka dalam melayani masyarakat, terlebih jika nantinya ada dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk memfasilitasi kegiatan tersebut.