Mendagri Buka KPPD Gelombang II Lemhannas, Dorong Kepala Daerah Tingkatkan Kapabilitas Pemerintahan

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Gelombang II 2025 di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia (RI), Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Dalam kesempatan itu, ia bertindak sebagai inspektur upacara pembukaan kursus tersebut. Tito mendorong para kepala daerah untuk terus meningkatkan kapabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan di wilayah masing-masing.

“Kami menyadari perlunya peningkatan kemampuan dan kapabilitas para pimpinan daerah karena prinsip pemerintahan bersifat semi-desentralisasi, di mana ada sebagian kewenangan diserahkan kepada daerah,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu, (5/11/2025).

Tito mengungkapkan, kepala daerah memegang peran sentral dalam mengelola pemerintahan di wilayahnya, terutama mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kompleksitas administrasi yang tinggi.

Berbeda dengan negara besar berbasis daratan, seperti China, India, dan Amerika Serikat (AS), tantangan Indonesia jauh lebih besar. Kondisi geografis yang terdiri atas ribuan pulau membuat pengelolaan pemerintahan menjadi lebih menantang.

“Negara kepulauan, masyarakat tersebar di pulau, gunung, lembah, dan lain-lain. Jadi memang tidak gampang. Nah, ini semua diserahkan sebagian kewenangannya kepada daerah. Kepala daerah bisa mengeluarkan peraturan-peraturan, termasuk peraturan kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati,” jelas Tito.

Baca juga: Perkuat Sinergi Pemajuan Kebudayaan, Kemendagri dan Kemenbud Teken Nota Kesepahaman 

Ia menambahkan, kebijakan kepala daerah berdampak langsung pada masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan kepala daerah perlu terus diperkuat. 

Terlebih, kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) memiliki latar belakang beragam, tidak hanya dari kalangan birokrat, tetapi juga pengusaha, artis, hingga seniman.

“Sehingga memerlukan kemampuan-kemampuan khusus untuk sebagai pemimpin di daerah yang membuat kebijakan untuk masyarakatnya. Dan masyarakat kita salah satu negara yang paling kompleks,” ujar Tito.

Ia menjelaskan, Indonesia memiliki empat tipologi masyarakat: berbasis informasi, industri, agrikultur, dan pra-agrikultur (terisolir). Karena itu, pemimpin daerah perlu memiliki kemampuan manajerial dan teknis yang mumpuni untuk menghadapi kondisi tersebut.

“Nanti, salah satu paket kemampuan untuk memperkuat wawasan Nusantara dan manajerial itu dilaksanakan di kelas, terutama di Lemhannas, dan kemudian nanti ada teknis pemerintahan di Kemendagri (BPSDM),” tambah Tito.

Para peserta juga akan mengikuti pembelajaran di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura. Mereka akan mempelajari praktik pelayanan publik yang efisien serta berpikir kritis terhadap faktor keberhasilan tata kelola pemerintahan di negara tersebut.

Baca juga: Inflasi RI Terkendali, Presiden Prabowo Apresiasi Kinerja Kemendagri Jaga Stabilitas Harga

Pengalaman ini diharapkan dapat menginspirasi para kepala daerah agar sepulangnya nanti mampu mendorong lahirnya inovasi dan kreasi di wilayah masing-masing.

“Rekan-rekan akan mendapat kesempatan yang langka untuk mendapat (materi), meskipun cuma satu minggu di Lee Kuan Yew School of Public Policy yang merupakan bagian dari National University of Singapore dan juga akan melihat on the spot, enggak hanya di kelas. Kenapa ini begini, kenapa pendidikannya bagus, dan lain-lain,” terang Tito.

Dalam momen itu, Mendagri juga mengenang masa ketika dirinya menjadi peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) Lemhannas selama enam bulan pada 2011 dan berhasil menjadi peserta terbaik.

Sebagai informasi, acara pembukaan turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily, Ketua Dewan Pembina Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) Purnomo Yusgiantoro, serta 25 kepala daerah terpilih peserta KPPD Gelombang II 2025.