Percepat Rehabilitasi Bencana Sumatera, Tito Tancap Gas Petakan Permasalahan

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian langsung bergerak cepat memetakan berbagai persoalan penanganan bencana di wilayah Sumatera. 

Sebagaimana diketahui, Tito ditugaskan Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). 

Upaya pemetaan itu dilakukan dengan menggelar pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/1/2026).

“Intinya adalah kami membaca atau memetakan situasi saat ini, setelah tanggap darurat beberapa daerah ada yang sudah selesai, ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan,” ujar Tito dalam siaran persnya, Jumat (9/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Tito memaparkan, terdapat 52 kabupaten/kota di tiga provinsi yang terdampak bencana. 

Baca juga: Gerak Cepat, Mendagri Bahas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera

Sejak awal, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (pemda), serta berbagai pihak terkait telah melakukan mobilisasi besar-besaran untuk penanganan tanggap darurat. 

Berbagai upaya itu, seperti membuka akses jalan, membangun jembatan, menyediakan layanan kesehatan, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

Berdasarkan hasil konsolidasi dan pemantauan lapangan, Tito mengatakan, dari 52 kabupaten/kota terdampak, sebagian besar daerah telah menunjukkan kemajuan signifikan. 

Pemulihan ditandai dengan berfungsinya roda pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, kembalinya layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat.

Kendati demikian, mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu menyadari masih terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian khusus agar mampu segera pulih. 

Baca juga: Tinjau Lokasi Banjir Aceh Utara, Mendagri Tito Karnavian Soroti Pohon-Pohon yang Tercabut Akarnya

Tito menjelaskan, di Aceh, dari 18 kabupaten/kota terdampak, 11 daerah dinyatakan telah berangsur normal, sedangkan tujuh lainnya masih menjadi fokus penanganan lanjutan.

Kondisi serupa juga terjadi di Sumut dan Sumbar. Meski mayoritas daerah terdampak memasuki fase pemulihan, beberapa wilayah tertentu di dua provinsi tersebut tetap mendapat perhatian khusus sesuai tingkat dampak bencana.

Pemilihan infrastruktur dasar

Lebih lanjut, Tito menegaskan, pemerintah terus memastikan pemulihan infrastruktur dasar, khususnya jaringan jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. 

Hingga kini, hampir seluruh ruas jalan nasional di tiga provinsi tersebut telah kembali terhubung. 

Perbaikan jalan non-nasional terus dikerjakan secara bertahap oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan pemda. 

Baca juga: Mendagri: 11 Kabupaten/Kota di Aceh Terdampak Bencana Sumatera Telah Kembali Normal

Pada kesempatan itu, Tito juga memaparkan progres pendataan rumah rusak akibat bencana. 

Saat ini, pemerintah terus berupaya mempercepat pendataan sekaligus memvalidasi data yang terkumpul agar bantuan kepada masyarakat terdampak segera tersalurkan. 

Ia berharap, percepatan penyaluran bantuan tersebut dapat mengurangi jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda-tenda.

Guna mempercepat pemulihan di tingkat lapangan, Tito juga mengusulkan penambahan personel TNI, Polri, aparatur sipil negara (ASN), serta mahasiswa sekolah kedinasan untuk membantu pembersihan lingkungan, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum. 

Selain itu, Kemendagri akan membentuk dua posko utama pemulihan bencana, yakni di Jakarta dan Banda Aceh yang berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan informasi. 

“Posko ini akan diawaki 24 jam oleh tim yang kami bentuk untuk menampung informasi-informasi dari kementerian/lembaga maupun dari daerah-daerah,” jelas Tito.

Baca juga: Mendagri Minta Praja IPDN Kerja Keras Bantu Pulihkan Layanan Publik Aceh Tamiang