Mendagri Tito Tekankan Pentingnya Peran Sekda dan Kepala Bappeda dalam Jaga Ritme Pemda
KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran sekretaris daerah (sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam menjaga ritme pemerintahan daerah.
Ia menyebut sekda merupakan jantung birokrasi yang menentukan jalannya roda pemerintahan di daerah.
“Aparatur sipil negara (ASN) tertinggi saya sampaikan tadi, the highest civil servant, di pemerintahan itu ya para Sekda,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa (28/10/2025).
Hal tersebut dikatakan Mendagri Tito saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2025 di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).
Kegiatan yang diikuti oleh para sekda dan Kepala Bappeda itu menjadi wadah untuk evaluasi pelaksanaan program 2025 serta menyusun langkah sinkronisasi program 2026.
Baca juga: Bertujuan Sama dengan Menkeu, Mendagri: Dana Daerah Jangan Mengendap di Bank
Salah satu aspek yang menjadi bahan evaluasi pemda, kata dia, yakni realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Ia mengingatkan, masih banyak daerah yang memiliki pendapatan tinggi, namun belum mampu membelanjakannya secara optimal.
Tito membeberkan sejumlah daerah dengan realisasi APBD yang perlu mendapat perhatian, sekaligus memberikan apresiasi kepada daerah yang kinerjanya dinilai baik.
Menurutnya, pendapatan daerah yang tinggi menunjukkan kinerja andal dari sekda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Belanja yang tinggi menunjukkan koordinasi yang baik oleh para kepala daerah mengoordinasikan kepala dinasnya. Dia (kepala daerah) ngecek mana yang sudah belanja, mana yang lemot segala macem dia dorong,” ujar Tito.
Ia menekankan pentingnya belanja pemerintah karena dapat menggerakkan sektor swasta sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan baik.
Tidak hanya itu, kata dia, belanja pemerintah juga berperan meningkatkan peredaran uang di masyarakat yang pada akhirnya memperkuat daya beli.
Baca juga: Mendagri Serahkan Bantuan Kapal Layanan Kesehatan Baznas ke Pemkab Kepulauan Talaud dan Sangihe
Dinamika TKD dan strategi menghadapinya
Pada kesempatan itu, Mendagri Tito turut membahas dinamika dana transfer ke daerah (TKD). Ia mengungkapkan telah berkoordinasi dengan menteri keuangan (Menkeu) agar pengalihan TKD mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah.
Dengan demikian, pemda diharapkan tetap mampu menjalankan tugas sesuai amanat Undang-Undang (UU), termasuk dalam pelayanan dasar kepada masyarakat.
Tito juga memaparkan sejumlah strategi yang perlu dilakukan pemda dalam menghadapi dinamika TKD, khususnya menjelang tahun anggaran 2026.
Pertama, pemda perlu melakukan efisiensi anggaran pada pos perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana kantor.
Kedua, pemda diimbau menggali potensi pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat kecil, seperti pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah.
Pemda juga dapat mendorong pertumbuhan sektor swasta melalui kemudahan berusaha dan meningkatkan efektivitas kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga.
Ketiga, Tito meminta pemda memanfaatkan program-program prioritas pemerintah pusat yang dilaksanakan di wilayah masing-masing. Menurutnya, sinergi dengan agenda nasional akan memperkuat pembangunan daerah.
Baca juga: Mendagri: Program 3 Juta Rumah Wujud Kebijakan Ekonomi Kerakyatan Presiden Prabowo
Keempat, Tito mendorong setiap daerah melahirkan inovasi dan terobosan kreatif untuk meningkatkan pendapatan.
Ia mencontohkan langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) yang membuka peluang ekspor tanaman hortikultura ke Singapura. Inovasi ini dinilai mampu menggerakkan perekonomian lokal sekaligus memperluas akses pasar internasional.
