APBD Jadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi, Kemendagri Pantau Realisasi di Daerah

KOMPAS.com – Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) terus melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD) di seluruh daerah.

Langkah ini penting dilakukan mengingat belanja pemerintah merupakan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi, melengkapi kontribusi dari sektor swasta.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Pengarahan Menteri Keuangan terkait percepatan realisasi belanja untuk pertumbuhan ekonomi.

Rakor berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Baca juga: Mendagri Akan Gelar Rakor Kepala Daerah Tangani Keracunan MBG

“ Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bisa melompat kalau dua mesin bergerak, yaitu mesin swasta serta mesin pemerintahan. Mesin pemerintahan di antaranya adalah realisasi belanja yang harus dioptimalkan,” ujar Tito dalam keterangan resminya, Senin.

Ia menambahkan, belanja pemerintah daerah ( pemda) tidak hanya meningkatkan peredaran uang di masyarakat, tetapi juga menstimulasi sektor swasta agar lebih hidup.

Oleh karena itu, Kemendagri selaku pembina dan pengawas jalannya pemerintahan daerah melakukan langkah pengawasan.

“Kami lakukan monitoring terus-menerus setiap bulan, baik pendapatan maupun belanja,” ucap Tito.

Baca juga: Pendapatan dan Belanja Negara 2026 Naik, Defisit Ikut Melebar

Ia mengungkapkan bahwa pada 2024, realisasi pendapatan daerah secara nasional mencapai 97,29 persen, sementara realisasi belanja berada di angka 91,72 persen.

Adapun hingga September 2025, realisasi pendapatan tercatat sebanyak 70,27 persen dan realisasi belanja menyentuh angka 56,07 persen.

Tito menyoroti adanya ketimpangan dalam pengelolaan APBD hingga 17 Oktober 2025 di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Dalam aspek pendapatan, beberapa kabupaten dan kota tercatat berprestasi. Misalnya, angka pendapatan Kabupaten Sumbawa Barat mencapai 109,56 persen dan Kabupaten Tanah Laut 96,61 persen.

Baca juga: Mendagri Tito Paparkan 10 Daerah dengan Realisasi APBD Tertinggi hingga Terendah

Meskipun demikian, masih ada sejumlah daerah yang realisasi pendapatannya di bawah 50 persen. Hal serupa juga berlaku untuk realisasi belanja karena setiap daerah memiliki capaian yang beragam.

Tito menegaskan, percepatan realisasi belanja daerah menjadi kunci penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“Rata-rata pertumbuhan ekonominya baik kalau pendapatan tinggi, belanjanya tinggi. Tapi kalau pendapatannya tinggi, belanjanya rendah, pertumbuhan ekonominya relatif juga kurang,” katanya.

Tito mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan hasil agregat dari kerja seluruh pemda dan pemerintah pusat.

Baca juga: Strategi Ini Bisa Bikin RI Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Oleh karena itu, ia meminta para kepala daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing agar berada di atas rata-rata nasional.

Pada rakor tersebut, Tito juga menyinggung perihal uang yang tersimpan di rekening kas daerah.

Ia menjelaskan bahwa ada sejumlah faktor penyebab lambatnya realisasi belanja daerah, mulai dari proses lelang yang tertunda, sistem e-katalog yang belum optimal, hingga pergantian kepala dinas yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan.

Beberapa daerah juga menunda pembayaran hingga akhir tahun atau menunggu penyelesaian administrasi proyek.

Baca juga: Prabowo Tegur Zulhas, Proses Administrasi Proyek Waste to Energy Harus Selesai 3 Bulan

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendorong pemda agar bijak dalam mengelola anggaran.

Ia mengingatkan pemda untuk memanfaatkan anggaran guna membantu perekonomian di daerah.

Purbaya juga menegaskan bahwa anggaran yang disimpan hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rutin.

“Uang itu harus kerja, bantu ekonomi daerah,” tegasnya.

Baca juga: Menkeu Baru, BI Kaltim Ungkap Strategi Jaga Ekonomi Daerah

Purbaya meminta pemda mengakselerasi belanja produktif dan tidak menunggu realisasi di akhir tahun.

Ia juga mengimbau pemda menjaga tata kelola dan integritas kepercayaan publik maupun investor.

“Sekali hilang (kepercayaannya), membangunnya butuh waktu lama,” ucap Purbaya.

Sebagai informasi, rakor tersebut juga dihadiri secara virtual oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta para gubernur, bupati, dan wali kota.