Mendagri: Inspektorat Daerah Harus Kawal Program Prioritas dan Dana TKD

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran inspektorat daerah dalam mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat yang berdampak langsung pada masyarakat di daerah.

Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga program ketahanan pangan.

Menurut Tito, inspektorat daerah atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak hanya bertugas melakukan pengawasan secara reguler, tetapi juga harus menjadi garda terdepan dalam memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya sampaikan kepada para inspektur daerah, jangan hanya mengawasi kalau sudah kejadian. Tapi juga harus memberikan masukan dan peringatan dini. Itu yang saya sebut dengan istilah foresight,” ujar Tito usai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti strategi pemerintah daerah (pemda) dalam menghadapi dinamika pengalihan transfer ke daerah (TKD).

Baca juga: TKD Dipangkas, Pemprov Banten Bingung Gaji PPPK, Butuh Rp 1 Triliun

Tito menekankan pentingnya efisiensi belanja, terutama terhadap program yang bersifat birokratis, seperti rapat dan perjalanan dinas yang berlebihan.

Ia mencontohkan kondisi saat pandemi Covid-19, di mana pemda berhasil menekan anggaran tanpa menghambat efektivitas program kerja.

“Daerah harus bisa cerdas dan inovatif mencari pendapatan tanpa memberatkan rakyat kecil,” imbuh Tito.

Ia juga menekankan pentingnya sistem transparan dalam penarikan retribusi pajak restoran dan hotel agar potensi pajak masuk sepenuhnya ke kas daerah.

Selama ini, kata Tito, masih banyak kebocoran yang menyebabkan penerimaan daerah tidak optimal.

Baca juga: Buka Rakornas Binwas Pemda, Mendagri Minta Kepala Daerah Optimalkan Peran APIP Perkuat Pengawasan

Selain mencari sumber pendapatan baru, Tito meminta pemda menangkap program nasional yang berdampak pada daerah karena selain mendukung prioritas pemerintah, hal itu juga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Tito mengingatkan pemda untuk melakukan evaluasi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Anggaran yang tidak efektif perlu ditekan, sementara inovasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) harus terus dikembangkan.

“Hidupkan UMKM, beri kemudahan perizinan seperti yang dilakukan Sri Sultan di Yogyakarta. Saat Covid-19 pun UMKM di sana tetap bisa bertahan, pertumbuhan ekonominya plus,” tandas Tito.