Mendagri Tekankan Peran Penting Pemda dalam Dukung Produktivitas Nasional

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan peran penting pemerintah daerah ( pemda) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan produktivitas nasional. 

Terlebih, dengan sistem pemerintahan semi-desentralisasi, pemda memiliki kewenangan besar dalam mengelola urusan pemerintahan konkuren.

"Kalau pusat saja yang bekerja tanpa didorong oleh mesin daerah yang juga bekerja full, mungkin hasilnya tidak akan maksimal,” tegasnya dalam siaran pers.

Hal tersebut dikatakan Mendagri Tito Karnavian dalam Peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional 2025-2029 di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Tito mengatakan, Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional 2025-2029 akan menjadi salah satu acuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemda. 

Baca juga: Kemendagri Tegur Bobby Nasution soal Lonjakan Inflasi di Sumut yang Tertinggi Se-Indonesia

Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu pun mengapresiasi Bappenas dan pihak terkait yang telah menyusun dokumen tersebut.

“Bapak (Menteri PPN/Kepala Bappenas) sudah membuat suatu cetak biru yang akan diikuti oleh semua kementerian/lembaga (K/L), termasuk juga tentunya semua pemerintah daerah,” ujarnya.

Tito menjelaskan, selama ini, Kemendagri telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah. 

Berbagai upaya itu, antara lain meminta pemda agar melakukan efisiensi dan optimalisasi belanja sehingga penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. 

“Efisiensi belanja wajib dilakukan supaya tidak terjadi pemborosan,” katanya.

Baca juga: Sekjen Kemendagri Cecar Pejabat Daerah: 140 Kali Rapat, tapi Harga Pangan Masih Naik

Tito mencontohkan, Kabupaten Lahat berhasil menghemat anggaran dan mengalihkannya untuk membangun sistem irigasi lahan pertanian. Pengalihan itu dinilai lebih mampu membantu masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Langkah berikutnya, lanjut Mendagri, adalah pengendalian inflasi daerah. Kemendagri bersama kementerian dan lembaga terkait secara konsisten melakukan rapat mingguan dengan seluruh Pemda untuk memantau inflasi sekaligus membahas langkah pengendaliannya. 

“Mendagri ditunjuk dengan peraturan presiden (perpres) sebagai koordinator tim pengendali inflasi daerah dan kami lakukan [rapat] secara konsisten sudah hampir tiga tahun,” terangnya.

Pemerintah menargetkan inflasi berada di angka 2,5 persen plus minus 1 persen. Angka ini dinilai dapat menyenangkan produsen maupun konsumen. 

Baca juga: Sinergi Kemendagri dan OJK Perkuat Akses Keuangan Daerah yang Inklusif

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2025, angka inflasi nasional dari tahun ke tahun, yakni dari September 2025 terhadap September 2024 sebesar 2,65 persen.

Mengembangkan penerimaan daerah

Lebih lanjut, Tito meminta pemda berinovasi mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak memberatkan masyarakat kecil. 

Upaya optimalisasi pendapatan daerah juga dapat dilakukan melalui digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi yang telah ada. 

Langkah tersebut diyakini dapat memastikan seluruh pajak maupun retribusi benar-benar masuk ke kas daerah.

Tito mengatakan, digitalisasi juga akan menjadi fondasi penting bagi penerapan e-government nasional yang berbasis data kependudukan. 

Baca juga: Komisi II Bakal Minta Penjelasan Kemendagri soal IKN Jadi Ibu Kota Politik

Ia mengatakan, data kependudukan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah mencakup hampir seluruh penduduk Indonesia. 

“Kami sudah siap kalau mau digabung menjadi platform utama untuk e-government,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mengimbau pemda agar memanfaatkan berbagai program strategis nasional (PSN) yang berlangsung di wilayah masing-masing. 

PSN yang dicanangkan pemerintah pusat diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah.

“Semua [program] yang disampaikan Pak Presiden yang berbasis kerakyatan itu, kalau itu terealisasi dengan baik, tereksekusi dengan baik, kami yakin akan bisa mendongkrak karena sangat berbasis kepada kerakyatan,” jelasnya.

Baca juga: Mendagri Ungkap Alasan Inflasi Indonesia Harus Terus Dijaga 2,5 Persen

Tito juga mendorong pemda agar mampu menghidupkan sektor swasta melalui kemudahan perizinan. 

Menurutnya, swasta berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, pemda perlu menerapkan berbagai inovasi pelayanan termasuk di bidang perizinan. 

Ia menyebutkan, sejumlah daerah dinilai berhasil memberikan pelayanan optimal termasuk di bidang perizinan berusaha melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).

“Semua unsur-unsur K/L, dinas-dinas, semua terkoneksi di dalam satu sistem digital sehingga perizinan bisa cepat, tidak lagi harus ke kantor sana [atau] ke tempat sana, tetapi cukup di mal (MPP) itu saja,” jelasnya.

Tito turut menyoroti pentingnya penguatan sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi daerah. 

Ia mencontohkan keberhasilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mampu bertahan pada masa pandemi Covid-19 dengan mengandalkan UMKM lokal. 

Baca juga: Komisi II Bakal Minta Penjelasan Kemendagri soal IKN Jadi Ibu Kota Politik

Di lain sisi, Mendagri menekankan pentingnya hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan agar Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor bahan mentah. 

Tito juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) yang menangkap peluang kerja sama ekspor produk pangan ke Singapura. 

Menurutnya, terobosan semacam ini tidak hanya menambah PAD, tetapi juga menciptakan lapangan kerja.

Sebagai bentuk dukungan terhadap semangat produktivitas daerah, Mendagri mengusulkan pembentukan Productivity Award bagi pemda berprestasi yang dilengkapi dengan insentif keuangan. 

Langkah tersebut diyakini akan memacu pemda dalam meningkatkan produktivitas.

Baca juga: Mendagri Ungkap Pemborosan Anggaran Daerah: Perjalanan Dinas 4 Kali Dibikin 20 Kali

Turut hadir dalam forum tersebut Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asian Productivity Organization Indra Pradana Singawinata, serta pejabat terkait lainnya.