Mendagri Dukung Program Pendidikan Dokter Spesialis melalui Kerja Sama dengan RSUD

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungan terhadap penguatan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) melalui kerja sama dengan rumah sakit umum daerah (RSUD).

Dukungan itu disampaikan Tito saat bertemu dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto di Kantor Kemendiktisaintek, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

PPDS merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Program ini dirancang untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan berkualitas di seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, PPDS dijalankan di fakultas kedokteran perguruan tinggi yang bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan, termasuk RSUD.

Hingga saat ini, sejumlah RSUD telah menandatangani perjanjian sebagai rumah sakit pendidikan bersama Kemendiktisaintek melalui perguruan tinggi. Kerja sama tersebut difasilitasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan dukungan penuh pemerintah daerah (pemda).

Baca juga: Gugatan soal Beasiswa PPDS, MK Minta Pemerintah Pisah Keterangan Kemendikti dan Kemenkes

Tito menjelaskan, dalam pertemuan itu Mendiktisaintek menyampaikan dua usulan penting. Pertama, perlunya memastikan RSUD dapat ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan bagi fakultas kedokteran yang belum memiliki rumah sakit sendiri.

Menanggapi hal itu, Tito menegaskan kesiapan pihaknya untuk menindaklanjuti melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Mendagri, Mendiktisaintek, dan Menteri Kesehatan.

Usulan kedua berkaitan dengan peningkatan kualitas RSUD Jayapura agar mampu memberikan kenyamanan kerja bagi para dokter, termasuk lulusan PPDS.

Menurut Tito, perbaikan tersebut penting dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal.

Selain itu, forum tersebut juga membahas perlunya penghapusan biaya yang selama ini dibebankan RSUD kepada calon dokter spesialis yang sedang magang.

Baca juga: Sidang MK Ungkit Isu Diskriminasi Beasiswa LPDP untuk Pendidikan Dokter Spesialis

Beban biaya itu dinilai cukup memberatkan sehingga penghapusannya akan mendukung peningkatan kualitas layanan rumah sakit.

“Hal ini akan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran (SE) Mendagri,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (2/10/2025).

Di sisi lain, dia juga mendorong Kemendiktisaintek untuk memperluas akses pendidikan tinggi di wilayah Papua.

Rencana pembangunan perguruan tinggi di Wamena (Papua Pegunungan) dan Nabire (Papua Tengah) dinilai penting untuk memperkuat kesempatan masyarakat Papua memperoleh pendidikan tinggi.

Dalam pertemuan itu, Mendiktisaintek didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi Khairul Munadi, Staf Khusus Menteri Bidang Pemerintahan dan Akuntabilitas Tjitjik Sri Tjahjandarie, serta Koordinator Tim Kajian Pendidikan Tinggi Tenaga Medis Tri Hanggono. Sementara itu, Mendagri hadir bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Restuardy Daud.