Mendagri Tito Minta Pemda Prioritaskan Penanganan TBC dan Dukung Pelaksanaan Program MBG

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah ( pemda) memprioritaskan penanganan kasus tuberkulosis ( TBC). 

Pasalnya, Indonesia mulai banyak memiliki kasus TBC. Bahkan, Global Tuberculosis Report 2024 menunjukkan, Indonesia menjadi negara dengan estimasi kasus dan kematian akibat TBC tertinggi ke-2 di dunia.

“Ini menjadi atensi yang serius bagi kita, dan mohon ini juga menjadi sinyal bahwa penanganan TB ini menjadi perhatian dan priority dari semua daerah juga,” ujar Tito dalam siaran persnya, Senin (29/9/2025).

Dia mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penuntasan TBC dan Pembahasan Makan Bergizi Gratis ( MBG) di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.

Tito menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan atensi serius dalam penanganan TBC. 

Baca juga: Infeksi Toksoplasma dan TBC Bisa Ganggu Penglihatan, Kenali Gejalanya

Bahkan, kata dia, Prabowo menugaskan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno sebagai koordinator dalam mengatasi kasus tersebut.

Tito menyebutkan, peran aktif pemda mampu mengoptimalkan penanganan TBC. Hal ini terbukti dalam penanganan pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu yang dapat dikendalikan berkat kerja sama lintas sektor, baik pusat maupun daerah.

“Kalau TBC ini kuncinya nomor satu, teman-teman kepala daerah serius aja tuh, jadikan prioritas,” imbuh Tito.

Lebih lanjut, ia meminta pemda membentuk tim penanggulangan TBC di tiap kabupaten, kota, hingga provinsi. 

Baca juga: Kasus TBC di Jakarta Utara Capai 5.942 dalam Setahun Terakhir

Tim tersebut diminta menggelar analisis dan evaluasi (anev) secara rutin sehingga perkembangan kasus TBC di daerah dapat termonitor.

Tito juga menugaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA bersama Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Murti Utami untuk memimpin penanganan teknis TBC layaknya pengendalian Covid-19. 

Langkah tersebut akan didukung penyusunan panduan Kemenkes dan Kemendagri.

“Nanti kita akan lihat, seperti kita menangani inflasi, daerah mana yang [kasus TBC-nya] tinggi, rendah, ada langkah-langkah yang dikerjakan, apakah sudah melaksanakan screening atau tidak, kemudian yang menemukan screening yang tertinggi daerah mana,” imbuhnya.

Sebagai pendukung gerakan, daerah dengan penanganan TBC terbaik akan diusulkan untuk memperoleh penghargaan. 

Baca juga: Tumbuhkan Perekonomian Daerah, Mendagri Harap Pemda Belajar Praktik Baik Pengelolaan BUMD dari Jepang

Progres penanganan TBC oleh daerah juga secara rutin akan diumumkan kepada publik.

Mencegah keracunan MBG

Pada forum yang sama, Tito juga mengajak kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Dalam hal ini, daerah dapat berperan aktif mencegah terjadinya insiden keracunan makanan dengan mengoptimalkan peran dinas kesehatan setempat.

Menurut Tito, dinas kesehatan beserta jajaran terkait dapat melakukan rapat internal guna membahas proses bisnis, mekanisme pengecekan makanan di lapangan, sekaligus menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Sebelum dihidangkan, ada unit kesehatan sekolah (UKS) yang akan mengecek kualitas. Jadi, pengecekan yang di dapur, pengecekannya lagi oleh ahli gizi dan mungkin dinas kesehatan,” ungkapnya.

Baca juga: Mendagri Akan Gelar Rakor Kepala Daerah Tangani Keracunan MBG

Kemudian, kata Tito, saat makanan sampai di sekolah, ada UKS yang melakukan pengecekan di bawah kendali dari dinas pendidikan yang di bawah kepala daerah. 

Sebagai informasi, dalam rapat tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang, Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta pejabat terkait di lingkungan kementerian/lembaga.

Hadir pula secara virtual Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, serta para kepala daerah.

Baca juga: Mendagri Sebut Penanganan Awal Keracunan MBG Jadi Tanggung Jawab Pemda