Mendagri Tegaskan Stabilitas Harga Pangan Jadi Prioritas Utama Pemerintah

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan.

Hal itu sejalan dengan keinginan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat agar isu pangan menjadi perhatian utama pemerintah.

Menurut Tito, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap ketahanan pangan. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa program utama pemerintah adalah swasembada pangan.

“Bahkan beliau (Presiden) menerjemahkan negara kita, negara yang merdeka, negara yang merdeka dari pangan. Adanya kekuatan pangan yang bisa menghidupi rakyatnya sendiri,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (27/8/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat membuka Gerakan Pangan Murah di Plataran eks-MTQ Tugu Religi, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (26/8/2025).

Ia menambahkan, komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan terlihat dari meningkatnya produksi beras nasional pada 2024–2025 sehingga stok di Perum Bulog mencapai lebih dari 4 juta ton.

Baca juga: Jaga Stabilitas Harga dan Inflasi, Mendagri Tekankan Pentingnya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Namun, ia mengingatkan agar persoalan stabilitas harga tetap menjadi fokus, mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda.

Oleh karena itu, Tito menekankan pentingnya menjaga inflasi agar tetap terkendali di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.

Menurutnya, angka tersebut menjadi titik seimbang yang menguntungkan baik konsumen maupun produsen.

“Angka ini adalah angka yang menyenangkan konsumen dan menyenangkan produsen,” ucap Tito.

Lebih lanjut, ia menyoroti dinamika harga beberapa komoditas yang perlu diintervensi, seperti cabai rawit, bawang merah, dan beras.

Pemerintah, kata Tito, telah menugaskan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyalurkan 1,3 juta ton beras dari stok Bulog hingga Desember 2025.

Baca juga: Stok Beras Bulog 3,9 Juta Ton Hingga Agustus, SPHP Baru Tersalur 5,35 Persen

Tito juga mendorong pemerintah daerah (pemda) lebih aktif dalam memantau harga pangan. Ia menyarankan adanya koordinasi intensif melalui forum seperti grup WhatsApp yang diikuti kepala dinas terkait, untuk melaporkan perkembangan harga bahan pokok secara berkala.

Selain itu, perlu digelar rapat rutin untuk membahas solusi atas berbagai persoalan pangan yang dihadapi.

“Tapi kalau daerah itu enggak akan terkendali kalau seandainya autopilot. Enggak ada upaya apa-apa, enggak ada upaya membaca, punya data, dan enggak ada upaya melakukan intervensi. Ya itu autopilot,” tegas Tito.