Mendagri Tegaskan Anggaran Pemda Harus Berdampak bagi Masyarakat

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah (pemda) tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( RAPBN) dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026. Acara itu diselenggarakan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Lebih lanjut, Tito mengatakan, alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kondisi fiskal setiap daerah. Pasalnya, ada daerah yang kondisi fiskalnya masih sangat bergantung pada TKD lantaran memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang rendah.

“Karena itu, koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) dan Kemenkeu menjadi penting untuk memperhatikan kemampuan fiskal daerah saat melakukan alokasi anggaran,” ucapnya seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (16/8/2025).

Baca juga: Kemendagri dan BP Tapera Teken Kerja Sama Bantu Pegawai Berpenghasilan Rendah Mendapat Hunian Layak

Selain itu, imbuh Tito, hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam alokasi anggaran adalah memastikan roda pemerintahan di daerah tetap berjalan. Aspek ini mencakup pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta belanja operasional dan pegawai.

Meskipun pemerintah pusat juga memiliki berbagai program yang menyasar daerah, termasuk yang terkait pelaksanaan SPM, anggaran tetap harus dialokasikan dengan optimal.

“Tadi kita lihat sebagian besar perlindungan sosial juga sudah di-cover oleh pemerintah pusat. Pendidikan juga tadi banyak di-cover oleh pemerintah pusat. Anggaran kesehatan juga banyak di-cover oleh Kementerian Kesehatan,” jelas Mendagri.

Dengan adanya pengalihan anggaran ke pemerintah pusat, Kemendagri akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait yang memiliki program di daerah.

Hal ini dilakukan agar roda pemerintahan di daerah tetap berjalan dan dampaknya tetap dirasakan masyarakat, karena langsung dikerjakan oleh pemerintah pusat.

Sebagai informasi, konferensi pers dihadiri sejumlah tokoh di antaranya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Pangan Zulkifli Hasan.

Baca juga: Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Perkuat Komitmen Pendanaan Lingkungan Hidup

Turut hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Hadir juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, serta Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.