Tindak Lanjuti Perintah Presiden RI, Mendagri Dukung Pembangunan 2.200 Rumah di Papua Pegunungan

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan dukungannya terhadap rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan.

Program tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai menerima audiensi Gubernur Papua Pegunungan John Tabo beberapa waktu silam.

Menindaklanjuti perintah tersebut, Menteri PKP meminta dukungan dari Tito, yang kemudian menyetujui untuk mendukung penuh program tersebut.

Sebagai upaya merealisasikan program itu, Tito memimpin langsung Rapat Koordinasi (rakor) Dukungan Tindak Lanjut Arahan Presiden mengenai Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Provinsi Papua Pegunungan.

Baca juga: Kunjungi Wamena, Mendagri Pastikan Lokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan

"Hari ini kami datang ke Wamena bersama Menteri PKP dalam rangka melaksanakan perintah Bapak Presiden untuk membangun 2.200 rumah di Papua Pegunungan. 2.000 untuk masyarakat dan 200 untuk ketua adat atau tokoh-tokoh masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (13/8/2025).

Pernyataan tersebut Tito sampaikan kepada awak media seusai memimpin rakor yang berlangsung di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Selasa (12/8/2025).

Ia menjelaskan, tahapan realisasi program tersebut telah dilakukan oleh Kementerian PKP, mulai dari menggelar berbagai rapat teknis hingga survei di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) juga telah menegaskan dukungannya melalui koordinasi yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk.

Baca juga: Wamendagri Ribka Imbau Pemda Papua Pegunungan Dukung Program Strategis Nasional

"Ibu Ribka Haluk, Wamendagri, kampung beliau juga di sini. Saya minta khusus untuk turun duluan. Kami juga berkolaborasi membantu penuh Kementerian PKP," ucap Tito.

Ia menilai, program tersebut sangat penting dan mulia. Oleh karena itu, rakor yang digelar Kemendagri melibatkan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Papua Pegunungan, para bupati, jajaran TNI-Polri, Badan Intelijen Negara Daerah (Binda), hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam rapat yang berlangsung selama empat jam itu, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan, di antaranya percepatan pembangunan, tipe rumah yang dipilih, aspek keamanan, kepastian lahan, serta tahapan administrasi yang harus sesuai aturan.

Baca juga: Presiden Prabowo Teken Inpres Percepatan Pembangunan Pulau Enggano, Kabar Bahagia Warga Bengkulu

Selain itu, banyak aspirasi yang disampaikan para bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), serta peserta rapat lainnya.

Semua aspirasi tersebut nantinya akan ditampung dalam berita acara yang akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo.

"Pesan saya agar pembangunan di Papua Pegunungan dapat berjalan lancar. Yang pertama, jaga stabilitas politik dan keamanan, itu modal terpenting," kata Tito.

Kedua, lanjut dia, aturan administrasi termasuk perencanaan dan penganggaran harus dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, proses pembangunan dapat berjalan optimal.

Baca juga: Mendagri Instruksikan Pemda di Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan Tekan Inflasi

"Dengan anggaran seminimal mungkin bisa mendapatkan hasil yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya kira itu," tegas Tito.

Sebagai informasi, rakor tersebut dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Wamendagri Ribka Haluk, pejabat terkait di lingkungan Kementerian PKP dan Kemendagri, serta para pejabat terkait se-Papua Pegunungan.