Mendagri Instruksikan Pemda di Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan Tekan Inflasi

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) di tiga provinsi wilayah Papua, yakni Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan, untuk segera mengambil langkah konkret dalam menekan laju inflasi.

Permintaan itu disampaikan Tito menyusul rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa inflasi tahunan (year-on-year/yoy) pada Juli 2025 di ketiga provinsi tersebut melebihi angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,37 persen.

“Kenapa tiga provinsi ini, karena ada beberapa yang perlu kita dorong, masalah-masalah yang perlu diselesaikan,” katanya dalam siaran pers. 

Tito mengatakan itu saat memimpin Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi pada Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Berdasarkan data BPS pada Juli 2025, inflasi di Papua Selatan tercatat sebesar 5,45 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) 112,63. 

Baca juga: Tito Tegaskan Komitmen Kemendagri Dukung Penguatan Regulasi Kopdeskel Merah Putih

Sementara itu, Papua Pegunungan mengalami inflasi sebesar 4,15 persen dengan IHK 115,40, sedangkan Papua Tengah 2,89 persen dengan IHK 113,37. 

“Angka yang ideal adalah 1,5 sampai 3,5 persen. Kalau di atas 3,5 itu berarti warning,” jelas Tito.

Dari sisi geografis dan demografis, Papua Tengah memiliki delapan kabupaten dengan jumlah penduduk sekitar 1,49 juta jiwa, Papua Pegunungan juga delapan kabupaten dengan 1,48 juta jiwa, dan Papua Selatan empat kabupaten dengan 549.000 jiwa.

Tito menambahkan, masing-masing daerah memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk membantu mengendalikan inflasi.

Oleh karena itu, dia mendorong ketiga pemda untuk memperbaiki distribusi barang dan menggencarkan diversifikasi pangan, khususnya melalui pemanfaatan potensi pangan lokal.

Baca juga: Lantik 55 Pejabat Baru, Kemendagri Tekankan Integritas dan Dukungan terhadap Program Prioritas Presiden

Tito juga meminta kepala daerah, baik di Papua Pegunungan, Papua Tengah, maupun Papua Selatan, untuk menggencarkan gerakan tersebut.

“Kalau bisa didorong, (gerakan) diversifikasi pangan itu sebaiknya menggunakan pangan lokal, seperti talas, ubi jalar, dan keladi. Semua makanan itu sehat. Jauh lebih sehat daripada beras. Beras gulanya tinggi,” jelasnya.

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari.

Hadir pula Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, serta Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Pegunungan Wasuok Demianus Siep.

Baca juga: Kemendagri Koordinasi Lintas Kementerian Bahas Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu