KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri ( Wamendagri) Ribka Haluk meninjau pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang ( PSU) di Provinsi Papua, Rabu (6/8/2025). Ia berharap, pelaksanaan PSU kali ini menjadi yang terakhir di provinsi tersebut.
“Jadi harapan besar kami. Harapan besar kami, kalau boleh selesailah kali ini,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Kompas.com.
Pernyataan tersebut disampaikan Ribka usai meninjau Tempat Pemungutan Suara (TPS) 33, Lapangan SKB depan Auri Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu.
Ia menjelaskan, Papua menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang masih melaksanakan PSU.
Oleh karena itu, Ribka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan pemungutan suara ini.
Baca juga: Tito Tegaskan Komitmen Kemendagri Dukung Penguatan Regulasi Kopdeskel Merah Putih
“Harapan kami, dukungan dari semua masyarakat Papua bisa tuntaskan PSU ini,” ucapnya.
Ribka menambahkan, koordinasi intensif terus dilakukan dengan penyelenggara PSU, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan sebagai fasilitator bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).
Lebih lanjut, Ribka mengapresiasi kehadiran Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda secara langsung memantau jalannya PSU di Papua.
“Merupakan suatu kehormatan bagi kami, Bapak Ketua Komisi II DPR RI, terus komitmen memantau, mendukung kita di Papua,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin memastikan seluruh persiapan dan pelaksanaan PSU telah dilakukan secara maksimal oleh jajaran KPU, termasuk dalam hal distribusi logistik hingga ke daerah-daerah terpencil.
“Insyaallah semua proses pelaksanaan persiapan dan lain-lain yang menjadi tugas KPU sudah disiapkan semaksimal mungkin,” ujarnya.
Afifuddin juga menegaskan bahwa logistik untuk seluruh TPS telah sampai tepat waktu, termasuk di wilayah yang memiliki kendala geografis, seperti Kabupaten Mamberamo Raya.
“Kami pantau semua TPS yang terjauh sudah sampai tadi pagi terakhir di Mamberamo karena ada sungai yang kering sehingga tidak bisa lewat perahu dan juga di-deliver lewat helikopter,” jelasnya.
Sebagai informasi, peninjauan PSU tidak hanya dihadiri Ketua KPU RI dan Ketua Komisi II DPR RI, tetapi juga Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua, serta pihak terkait lainnya.
Baca juga: Kemendagri Ingin CFD Dievaluasi karena Sering Jadi Pasar Kaget
Selain TPS 33 Sentani, peninjauan juga dilakukan di TPS 06 RT 05/01 VIM, Abepura, Kota Jayapura.
Peninjauan itu bertujuan untuk melihat secara langsung antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan PSU serta memastikan prosesnya berjalan lancar.