Mendagri Dukung Penuh Peran Kemendukbangga/BKKBN Jaga Stabilitas Jumlah Penduduk

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan dukungan penuh terhadap berbagai tugas yang diemban Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mengendalikan jumlah penduduk.

Menurutnya, persoalan demografi menjadi salah satu isu utama yang perlu diperhatikan oleh kementerian tersebut.

Hal itu disampaikan Tito saat menerima kunjungan kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji. Pertemuan berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (4/8/2025).

Ia menjelaskan, persoalan demografi berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas pertumbuhan jumlah penduduk, sekaligus mendorong agar penduduk menjadi lebih produktif.

Tito mengatakan, persoalan demografi juga menjadi perhatian serius di sejumlah negara maju, seperti Jepang dan Korea Selatan.

Di negara-negara tersebut, banyak masyarakat yang memilih tinggal di wilayah perkotaan ketimbang di desa. Kehidupan perkotaan yang kompetitif membuat mereka kurang fokus membina keluarga, sehingga berdampak pada rendahnya angka kelahiran.

Baca juga: Berkat Bantuan Dana Pemerintah, Korsel Berhasil Dongkrak Angka Kelahiran

Oleh karena itu, menurut Tito, pemerintah di negara maju berupaya meningkatkan angka kelahiran sekaligus mendorong perpindahan penduduk dari kota kembali ke desa.

“Sehingga banyak insentif diberikan,” ucapnya.

Pemerintah Indonesia, lanjut Tito, juga telah menerapkan kebijakan untuk menekan laju urbanisasi melalui penguatan perekonomian desa. Salah satunya adalah kebijakan Dana Desa yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan. Dengan demikian, masyarakat desa tidak lagi bergantung pada kehidupan di kota.

Di sisi lain, Tito akan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah (pemda) agar isu demografi menjadi prioritas kepala daerah. Upaya ini akan melibatkan Kemendukbangga/BKKBN serta pihak terkait lainnya.

Melalui komunikasi tersebut, diharapkan kepala daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya persoalan demografi, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Baca juga: Bonus Demografi Harus Diimbangi Investasi SDM, Bukan Hanya Angka Populasi

“Kalau kita ingin menaikkan ini menjadi prioritas mereka, maka kita harus membangun awareness,” jelas Tito.

Ia meyakini, meningkatnya pemahaman kepala daerah terhadap isu demografi akan mendukung upaya penanganan persoalan tersebut, termasuk dalam hal dukungan terhadap pegawai Kemendukbangga/BKKBN yang ditugaskan di daerah.