Mendagri Tito dan Menkeu Sri Mulyani Bahas Optimalisasi Implementasi PSN serta Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membahas optimalisasi pelaksanaan program strategis nasional (PSN), sekaligus memantau progres realisasi pendapatan dan belanja daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Dalam pembahasan itu, keduanya menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah (pemda) untuk memastikan pelaksanaan berbagai PSN berjalan optimal.
PSN yang dimaksud meliputi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, serta program prioritas lainnya yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Mendagri Tito menekankan, keberhasilan implementasi PSN sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor dan dukungan dari pemda.
Oleh karena itu, kata dia, Kemendagri berkomitmen untuk terus memperkuat peran pembinaan dan pengawasan kepada pemda sesuai kewenangannya, agar pelaksanaan program-program tersebut berjalan sesuai harapan.
Baca juga: Pemerintah Tetapkan 219 PSN dalam RKP 2026, Tujuh Proyek Arahan Langsung Prabowo
Ia juga menegaskan pentingnya memastikan program-program tersebut berjalan optimal, khususnya dalam hal dukungan dari pemerintah pusat.
Keberhasilan program strategis nasional, lanjut Tito, akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Misalnya infrastruktur, kalau PU-nya (Kementerian Pekerjaan Umum) bisa mengeksekusi semuanya dan bisa meng-cover semuanya, itu saya sangat yakin itu publik akan mendukung,” jelasnya dalam siaran persnya, Rabu (30/7/2025).
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga memaparkan data realisasi pendapatan dan belanja di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.
Ia mengungkapkan, secara keseluruhan, realisasi pendapatan provinsi, kabupaten, dan kota hingga 29 Juli 2025 sebesar 46,24 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan per 31 Juli 2024 yang mencapai 52,91 persen.
Sementara itu, realisasi belanja hingga 29 Juli 2025 sebesar 37,22 persen, juga lebih rendah dibandingkan capaian per 31 Juli 2024 sebesar 44,75 persen.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membahas optimalisasi pelaksanaan program strategis nasional sekaligus pemantauan progres realisasi pendapatan dan belanja daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (30/7/2025).Adapun 10 daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi di tingkat provinsi antara lain Papua Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Bali, Gorontalo, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, dan Jawa Timur.
Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Sumbawa Barat, Lebak, Wonogiri, Lampung Utara, Kulon Progo, Magetan, Pati, Tanah Laut, Tegal, dan Batang. Di tingkat kota, yaitu Banjarbaru, Denpasar, Banjarmasin, Tangerang Selatan, Solok, Baubau, Sawahlunto, Batam, Yogyakarta, dan Tangerang.
Sementara itu, 10 daerah dengan realisasi pendapatan terendah di tingkat provinsi, yaitu Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Kalimantan Tengah, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Jambi, Aceh, Papua Selatan, Lampung, dan Sumatera Utara.
Di tingkat kabupaten, yaitu Raja Ampat, Halmahera Utara, Ende, Simeulue, Konawe Utara, Manokwari Selatan, Muna Barat, Sorong, Kotabaru, dan Morowali. Sementara di tingkat kota yaitu Sorong, Lubuk Linggau, Samarinda, Gorontalo, Bontang, Subulussalam, Kupang, Prabumulih, Gunungsitoli, dan Pematangsiantar.
Baca juga: BPHTB dan PBG Gratis Bikin Pendapatan Daerah Turun, Begini Kata Tito
Lebih lanjut, 10 daerah dengan realisasi belanja tertinggi di tingkat provinsi meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Jawa Timur, Lampung, dan Sulawesi Barat.
Adapun di tingkat kabupaten, yaitu Pati, Ciamis, Asahan, Buleleng, Purbalingga, Kulon Progo, Pacitan, Karanganyar, Magetan, dan Garut. Di tingkat kota yaitu Sukabumi, Serang, Sawahlunto, Banjar, Banda Aceh, Pariaman, Tanjungpinang, Cimahi, Tegal, dan Bogor.
Lalu daerah dengan realisasi belanja terendah di tingkat provinsi antara lain Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku Utara, dan Sumatera Utara.
Kemudian di tingkat kabupaten yaitu Kepulauan Aru, Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak, Keerom, Raja Ampat, Tambrauw, Ende, Murung Raya, Halmahera Utara, dan Dogiyai.
Sementara itu, di tingkat kota yaitu Manado, Subulussalam, Makassar, Pekanbaru, Balikpapan, Pagaralam, Tanjungbalai, Sorong, Lubuk Linggau, dan Bima.
