Mendagri Bebeberkan Peran Strategis BUMD dalam Penguatan PAD

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memperkuat kapasitas pendapatan asli daerah (PAD).

Menurutnya, selain berperan dalam meningkatkan PAD, keberadaan BUMD juga membuka lapangan kerja, mendorong keterlibatan sektor swasta, dan menjadi zona penyangga (buffer zone) di sektor-sektor strategis, termasuk bidang pangan.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam acara Indonesia Best BUMD Awards 2025 di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Rabu (30/7/2025). Acara ini mengusung tema “Resilient Regions, Progressive Nation: Elevating BUMD Excellence Amid Economic Shifts.”

Ia menjelaskan, kapasitas fiskal daerah umumnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu kuat, sedang, dan lemah.

Daerah dengan kapasitas fiskal kuat ditandai dengan dominasi PAD yang lebih tinggi dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat.

Kapasitas sedang menunjukkan keseimbangan antara PAD dan transfer pusat, sedangkan kapasitas lemah ditandai dengan dominasi transfer pusat atas PAD.

Baca juga: Wali Kota Solo Targetkan PAD Tembus Rp 1 Triliun, Baru Tercapai 44 Persen hingga Juli

“BUMD sangat diharapkan dapat menambah kapasitas pendapatan daerah agar belanja tidak minus. Banyak daerah yang realisasi belanjanya lebih tinggi dibandingkan target pendapatan, terutama PAD,” ujar Tito.

Ia menekankan bahwa BUMD berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Keuntungan dari aktivitas bisnis BUMD diyakini mampu meningkatkan PAD, yang pada gilirannya berdampak positif bagi ekonomi nasional secara luas.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2024, kondisi BUMD di sektor jasa air minum dan aneka usaha terbagi menjadi tiga kategori, yakni BUMD sehat sebanyak 346 unit, BUMD kurang sehat 303 unit, dan BUMD tidak sehat 174 unit.

Ia mendorong BUMD yang kurang atau tidak sehat agar melakukan berbagai terobosan.

Menurut Tito, salah satu penyebab utama kinerja buruk BUMD adalah rendahnya profesionalisme sumber daya manusia (SDM) serta tata kelola manajemen yang belum optimal.

Untuk itu, ia menilai kepemimpinan kepala daerah memiliki peran sentral dalam membenahi BUMD.

Baca juga: Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD Bukan Rakyat, Cak Imin: Kita Ingin Demokrasi Lebih Murah

“Kunci keberhasilan BUMD adalah pada kepala daerah yang andal, inovatif, dan memiliki jiwa kewirausahaan. Oleh karena itu, pengawasan dan supervisi terhadap BUMD harus diperkuat,” kata Tito.

Lebih jauh, ia menyebut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap BUMD. Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah mendorong agar pengawasan BUMD dilakukan oleh pejabat eselon I di Kemendagri.

“Kami bersama Komisi II DPR RI tengah memacu agar langkah ini segera terwujud, demi menciptakan BUMD yang profesional di daerah,” ujar Tito.

Ia juga mengungkapkan telah mengusulkan kepada Kementerian PANRB dan Kementerian Sekretariat Negara agar Kemendagri membentuk satu direktorat jenderal (dirjen) khusus yang menangani pembinaan BUMD.

“Selama ini urusannya masih di tingkat kasubdit. Dengan dirjen khusus, pengawasan dan pembinaan bisa lebih fokus,” tandas Tito.

Dalam kesempatan itu, Tito juga menyerahkan penghargaan kepada enam BUMD berprestasi, yakni Perumda Pengolahan Air Limbah Jaya (Perumda Paljaya), PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT MRT Jakarta (Perseroda), PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PT LRT Jakarta.

Baca juga: Pemprov DKI Respon Usulan Tambahan Toilet dan Musala di Halte Transjakarta

Acara tersebut turut dihadiri Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Yudia Ramli, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, serta para pejabat Kemendagri dan perwakilan BUMD dari berbagai daerah.