Percepat Program MBG, Mendagri Tito Minta Pemda Bentuk Satgas dan Koordinasi dengan BGN

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah ( pemda) dalam mendukung percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program strategis nasional di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional ( BGN).

Dalam arahannya, ia meminta seluruh kepala daerah untuk segera membentuk satuan tugas ( satgas) serta menjalin koordinasi intensif dengan contact person dari BGN agar program MBG dapat berjalan optimal di seluruh wilayah.

“Rekan-rekan kepala daerah segera saya minta semacam membuat satgas untuk MBG, dan tunjuk kepala atau ketuanya,” ujar Tito dalam keterangan resminya, Jumat (18/7/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat Rapat Koordinasi Sosialisasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Persiapan Launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI, yang digelar secara virtual dari kediaman Mendagri, Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Baca juga: Mendagri Sarankan Bupati Kepulauan Seribu Gabung Apkasi: Itu Kabupaten Juga

Tito mencontohkan dua daerah, yakni Kabupaten Bogor dan Garut, yang telah membentuk Satgas MBG dengan diketuai sekretaris daerah (sekda).

Namun, ia menyerahkan kepada setiap daerah untuk menentukan sosok yang dianggap paling tepat memimpin satgas, selama kepala daerah memberikan kewenangan penuh.

“Silakan apakah mau sekda atau pejabat tertentu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau Kepala Dinas Pendidikan, dipersilakan saja asal diberikan kewenangan,” terang Tito.

Ia juga menyatakan bahwa salah satu elemen penting dalam percepatan program MBG adalah kolaborasi teknis yang efektif antara BGN dan pemda.

Baca juga: Badan Gizi Sebut MBG Terbukti Naikkan Massa Tubuh Anak dan Remaja

Oleh karena itu, BGN telah menyiapkan daftar contact person dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, lengkap dengan nomor telepon dan alamat email, yang dapat dimanfaatkan oleh pemda untuk menjalin komunikasi dan koordinasi.

Selain pembentukan satgas, Tito juga meminta kepala daerah segera menentukan titik lokasi pembangunan dapur MBG atau SPPG di wilayah masing-masing.

Menurutnya, penentuan titik ini harus memperhatikan kondisi geografis, keterjangkauan, dan sebaran peserta didik.

Sebagai contoh, Tito menyebut Kabupaten Raja Ampat yang semula mengusulkan tiga titik, kini menjadi tujuh titik distribusi karena peserta didik tersebar di berbagai pulau.

Baca juga: Tambang Ancam Ekosistem Kerapu dan Ketahanan Pangan di Raja Ampat

“Karena kalau tiga pulau titik SPPG, nanti akan ada tambahan biaya distribusi ke sekolah-sekolah di pulau lain, di luar ketiga titik itu,” jelasnya.

Tito menekankan bahwa pendekatan pelaksanaan program MBG tidak dapat diseragamkan secara nasional, khususnya di daerah kepulauan, pegunungan, dan wilayah terpencil lainnya.

Oleh karena itu, diperlukan masukan langsung dari pemda sebagai pihak yang paling memahami kondisi di lapangan.

“(Karena) yang paling paham tentang daerahnya masing-masing adalah rekan-rekan kepala daerah,” tegas Tito.

Baca juga: Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Insentif dari PAD, Sebut Bentuk Penghargaan Kerja Keras

Dampak ekonomi MBG

Dok. Kemendagri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menggelar Rapat Koordinasi Sosialisasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Persiapan Launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI, secara virtual dari kediamannya, Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Tito menekankan manfaat besar yang dapat dihasilkan dari program MBG. Selain perbaikan gizi anak-anak, program ini juga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Pasalnya, pembangunan dapur MBG akan membutuhkan tenaga kerja, seperti juru masak, petugas kebersihan, dan pengelola logistik.

Program MBG juga diyakini akan turut menggerakkan roda ekonomi daerah melalui sistem rantai pasok bahan makanan lokal.

“Ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pusat karena off-taker dan pembelinya jelas, serta ada anggaran yang sudah disiapkan,” ujar Tito.

Baca juga: Mendagri Tito Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jabar, Lampaui Rata-Rata Nasional

Melalui rapat koordinasi ini, ia meminta kepala daerah untuk segera menindaklanjuti langkah-langkah teknis yang telah disepakati.

Tito juga mengumumkan bahwa rapat lanjutan akan kembali digelar dalam waktu dekat.

“Dua minggu lagi kami akan rapat, setelah timnya Kang Dadan (Kepala BGN) mendapat pasukan dari tim SPPG seluruh Indonesia. Kemudian, Pak Tomsi Sekjen (Kemendagri) sudah dapat semua dari seluruh Sekda,” ucapnya.

Setelah semua data terkumpul, lanjut Tito, nantinya akan direkap bersama. Lalu, pertemuan dengan kepala daerah dan satgas akan kembali digelar melalui Zoom meeting.

Sebagai informasi, rapat koordinasi virtual ini juga dihadiri Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Pangan Kasan, serta pihak terkait lainnya.

Baca juga: Eks Mendag Enggartiastio Lukita Disebut Setujui Impor Gula Tanpa Rapat Koordinasi