KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri), Jakarta, Senin (2/6/2025).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis untuk menjajaki kerja sama antara kedua pihak, khususnya di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.
Salah satu isu utama yang dibahas Tito dan Agus adalah rencana pemindahan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang berada di tengah kota ke wilayah pinggiran atau luar kota.
Alasan pemindahan itu didorong oleh kondisi beberapa lapas yang sudah tidak layak karena dikelilingi permukiman padat penduduk.
Pemindahan lapas tersebut diharapkan mendapat dukungan dari pemerintah daerah (pemda).
Baca juga: Tes Urine Mendadak di Lapas Kediri, Ratusan Ponsel Sitaan Dihancurkan
Selain itu, kedua belah pihak juga membahas kerja sama terkait akses dan rekonsiliasi data kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.
Kerja sama tersebut khususnya bertujuan untuk mendukung keakuratan data paspor dan identitas warga negara.
Isu lain yang menjadi perhatian bersama adalah penyediaan lahan oleh pemda untuk pembangunan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenimipas untuk memperkuat pelayanan publik di bidang keimigrasian.
“Akan dibuatkan surat edaran (SE) antara Kemendagri bersama Imipas terkait kebutuhan gedung untuk kanwil di daerah,” ujar Tito melalui siaran persnya, Senin (2/6/2025).
Kedua pihak juga akan berkolaborasi menggelar pertemuan secara virtual untuk membahas kebutuhan gedung Kanwil Imipas di daerah.
Pertemuan tersebut akan melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Kepala Kanwil Imipas dari seluruh daerah.
Selain itu, Tito dan Agus membahas kerja sama antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri dengan pihak imigrasi dalam pengelolaan lintas batas negara.
Kerja sama tersebut juga mencakup pengembangan dan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi isu-isu strategis di bidang keimigrasian, pemasyarakatan, dan pengelolaan perbatasan.
Kerja sama yang lebih erat diharapkan dapat segera terwujud melalui tindak lanjut konkret dari masing-masing pihak.
Sebagai informasi, dalam pertemuan tersebut, juga hadir Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan salah seorang staf khusus Kemendagri.
Hadir pula Wakil Menteri Imipas Silmy Karim, Sekjen Imipas Asep Kurnia, serta pejabat terkait lainnya.