Tito Tegaskan Kemendagri Siap Dukung Penyelenggaraan Sekolah Rakyat

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kesiapan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat. 

Dia mengatakan, Kemendagri siap menjalankan salah satu tugas yang diberikan, yakni mengoordinasikan pemerintah daerah ( pemda) dalam mendukung program tersebut.

“Salah satu tugas daripada Kemendagri adalah menghubungkan pemda-pemda. Karena ini kan Sekolah Rakyat, nanti banyak sekali hubungannya dengan pemda,” ujarnya dalam siaran pers. 

Dia mengatakan itu di hadapan awak media usai menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Tito menjelaskan, keterlibatan pemda dapat berupa penyediaan lahan, infrastruktur bangunan, perizinan, akses jalan daerah, infrastruktur kelistrikan, hingga dukungan sumber daya manusia (SDM). 

Baca juga: Menteri Dody Pastikan 65 Sekolah Rakyat Siap Rampung Awal Juli 2025

Kendati demikian, secara teknis, tugas tersebut masih akan dibahas bersama jajaran kementerian/lembaga terkait dan pemda.

Tito mengungkapkan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berencana akan membangun 200 Sekolah Rakyat. 

Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menerapkan skema bottom-up yang memungkinkan pemda mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat di wilayahnya. 

Namun demikian, Kemendagri, Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), beserta pihak terkait lainnya akan melakukan verifikasi terhadap usulan tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan.

“Misalnya, tanahnya minimal 5 hektar (h). Statusnya harus clear and clean, enggak ada masalah, enggak dispute. Apakah di situ ada akses infrastruktur jalan, air, listrik,” tambahnya.

Baca juga: Mensos Sebut Bakal Ada Pelatihan Kompetensi untuk Calon Guru Sekolah Rakyat

Tito menekankan, Kemendagri bersama Kemensos, Kementerian PU, dan pihak terkait lainnya akan menggelar rapat teknis guna membahas serta menyosialisasikan kriteria pendirian Sekolah Rakyat kepada pemda. 

Selain itu, imbuh Mendagri, pihaknya juga akan menerbitkan surat edaran kepada pemda untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat. 

Dengan demikian, program tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Senada dengan itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro optimistis program Sekolah Rakyat dapat berjalan secara optimal. 

Apalagi, program tersebut mendapat dukungan penuh dari seluruh kementerian/lembaga terkait. 

Sejalan dengan arahan presiden, Juri menekankan, program Sekolah Rakyat merupakan upaya pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan berkualitas kepada siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Baca juga: Lahan 10 Hektar di Lima Puluh Kota Disiapkan untuk Sekolah Rakyat

“Jadi mohon dukungan seluruh pihak. Dari pemerintah sudah bekerja keras menyiapkan dan akan melaksanakan Sekolah Rakyat ini,” ujarnya. 

Juri menegaskan, program tersebut juga membutuhkan dukungan dari masyarakat agar bisa sukses.

Untuk diketahui, turut hadir pada rapat tersebut Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. 

Hadir pula Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta pejabat kementerian/lembaga terkait lainnya.

Baca juga: 10.235 Guru Tersedia untuk Mengajar di Sekolah Rakyat, tapi Distribusinya Tak Merata