Mendagri Apresiasi Kinerja Biro Hukum dalam Penyusunan Kebijakan yang Berdampak Luas

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi kinerja Biro Hukum di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berhasil menyusun kebijakan berdampak luas bagi masyarakat.

Berdasarkan data yang dikantongi Tito, Biro Hukum Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemendagri telah menghasilkan 892 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), 296 Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Selain itu, Biro Hukum, juga menghasilkan 138 Net Konsep Instruksi Mendagri, 169 Net Konsep Surat Edaran (SE) Mendagri, 175 Nota Kesepahaman (MoU), dan 4.615 Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) sepanjang 2020-2024.

“Sebagai Menteri Dalam Negeri, saya merasakan betapa pentingnya peran dan fungsi Biro Hukum di Kemendagri,” kata Tito saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri di The Meru Sanur, Kota Denpasar, Bali, Rabu (9/10/2024).

Baca juga: Sekjen DPR Akui Ada Pro Kontra di Internal Dewan Soal Kebijakan Tunjangan Rumah

Biro Hukum, lanjut dia, berperan memberikan pendapat hukum dalam penyusunan kebijakan, terutama yang berdampak luas pada masyarakat.

Tito menjelaskan bahwa Kemendagri setiap hari menerima laporan tentang perkembangan hukum di Kemendagri dari tim khusus yang memantau dan menangani isu tersebut.

Biro Hukum bertanggung jawab memberikan analisis hukum, menyusun draf peraturan yang sesuai, dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

Produk hukum yang dihasilkan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi.

Baca juga: Deputi KSP Sebut 2022 jadi Tahun Lahirnya Produk Hukum Warisan Jokowi

“Sejak awal, kami sudah melibatkan Biro Hukum dalam memberikan pendapat hukum, tanpa persetujuan Kepala Biro Hukum, saya tidak akan menandatangani produk apa pun di Kemendagri,” tutur Tito.

Ia juga mengapresiasi koordinasi dan komunikasi Biro Hukum dengan pemerintah daerah (pemda) serta kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Selain itu, Biro Hukum dinilai mampu menangani persoalan hukum di pengadilan yang berkaitan dengan litigasi, tugas yang memerlukan dedikasi khusus.

Oleh karena itu, Tito mengucapkan terima kasih kepada Biro Hukum atas kerja keras dan komitmen mereka dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut.

Baca juga: Wali Asuh Mangrove, Bentuk Tanggung Jawab Kompas.com atas Emisi Karbon yang Dihasilkan

“Sebagai Mendagri selama lima tahun, ini adalah rapat koordinasi pertama yang kami adakan mengenai bidang hukum pemerintah dalam negeri. Tujuan utamanya adalah untuk membangun hubungan emosional antara korps Biro Hukum,” jelasnya.