Berantas Calo Tenaga Kerja, Menaker: Gerakan Stop Percaloan Butuh Komitmen Bersama

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa penghentian praktik percaloan dalam proses rekrutmen tenaga kerja harus menjadi gerakan kolektif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Hal tersebut disampaikan Yassierli dalam acara Stop Percaloan bertajuk “Membangun Komitmen Bersama untuk Rekrutmen Tenaga Kerja yang Adil dan Transparan” yang digelar Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3) di Kawasan Industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (8/7/2025).

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas, serta Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto.

Dalam sambutannya, Yassierli menilai Surat Edaran (SE) saja tidak cukup untuk menghentikan praktik percaloan tenaga kerja. Menurutnya, dibutuhkan langkah konkret melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, hingga tokoh masyarakat.

“Stop percaloan tidak bisa diselesaikan dengan satu kebijakan. Kita harus memiliki komitmen bersama dan memperkuatnya secara bertahap,” ujar Yassierli.

Baca juga: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ASN Profesional Jadi Kunci Kesejahteraan Masyarakat

Ia menegaskan bahwa gerakan tersebut menjadi titik awal reformasi menyeluruh di sektor ketenagakerjaan, termasuk penguatan norma kerja, implementasi K3, serta pembinaan hubungan industrial yang sehat.

“Ini baru langkah awal. Setelah ini, kami akan berbicara lebih jauh mengenai norma kerja, K3, dan hubungan industrial. Itulah yang ingin kita wujudkan bersama,” lanjut Yassierli.

Ia juga mengajak dunia usaha dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan budaya kerja yang bersih dan transparan.

Yassierli menegaskan bahwa informasi lowongan kerja tidak boleh lagi disalurkan melalui pihak ketiga yang tidak resmi, melainkan melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker), yaitu platform SiapKerja.

“Informasi lowongan kerja harus disampaikan secara langsung dan terbuka. Gunakan platform SiapKerja milik Kemenaker. Inilah ekosistem yang kita bangun bersama,” jelasnya.

Baca juga: Cara Daftar Akun SIAPkerja Kemnaker untuk Ikuti Job Fair

Selain itu, Yassierli mendorong penguatan peran daerah dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya di kawasan industri.

Ia berharap setiap kawasan industri memiliki sekolah binaan untuk mencetak tenaga kerja lokal yang kompeten dan siap kerja.

“Kami akan tindak lanjuti bersama pemerintah daerah. Masyarakat Banten tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka harus aktif mengambil peran dalam memajukan daerahnya,” tegas Yassierli.

Kemenaker tegakkan mekanisme rekrutmen bersih dan adil

DOK. Kemenaker Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam acara Stop Percaloan bertajuk Membangun Komitmen Bersama untuk Rekrutmen Tenaga Kerja yang Adil dan Transparan di Kawasan Industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (8/7/2025).

Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Fahrurozi menambahkan bahwa praktik percaloan tidak hanya merugikan pencari kerja, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dan transparansi dalam proses rekrutmen.

Oleh karena itu, kata dia, Kemenaker mendorong semua pihak menegakkan mekanisme rekrutmen yang bersih, adil, dan bebas pungutan liar.

Baca juga: Pemerintah Diminta Lebih Serius Cegah Pungutan Liar Setelah Bubarkan Saber Pungli

“Komitmen bersama ini menjadi langkah awal yang penting dalam membenahi sistem ketenagakerjaan, khususnya di wilayah Provinsi Banten. Setelah ini, kita akan terus mengawal dan memperkuat pengawasan agar praktik semacam ini tidak kembali terjadi,” imbuh Fahrurozi.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan apresiasi atas inisiatif gerakan Stop Percaloan.

Ia berharap, kegiatan tersebut diharapkan menjadi langkah awal berkelanjutan untuk menghapus praktik percaloan tenaga kerja, khususnya di kawasan industri wilayah Banten.

“Alhamdulillah, ini adalah bentuk kesadaran bersama. Kita tahu bahwa Provinsi Banten dikenal sebagai daerah industri sejak puluhan tahun lalu. Namun, di sisi lain, tingkat pengangguran di sini masih tinggi bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia,” kata Andra Soni.