80 Persen Pemda Minta Pembangunan Jalan, Menteri PU Desak Inpres Jalan Daerah Segera Diterbitkan
KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menekankan pentingnya percepatan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD).
Ia menyebut lebih dari 80 persen pemerintah daerah (pemda) yang datang ke Kementerian PU mengajukan permintaan pembangunan jalan daerah, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga konektivitas antarwilayah.
“Kami masih belum bisa melanjutkan (permintaan pembangunan jalan daerah) karena belum ada keputusan final dalam bentuk inpres,” ujar Dody melalui siaran persnya, Kamis 5/6/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Dody dalam Rapat Koordinasi Rancangan Inpres Jalan Daerah dan Inpres Infrastruktur Daerah di Kantor Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Rabu (4/6/2025).
Baca juga: Dirut Jasa Marga Bahas Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Jalan Tol Berkelanjutan di CreatIFF 2025
Ia menjelaskan bahwa Kementerian PU telah bekerja sejak akhir 2024 untuk menyusun rancangan IJD bersama Kemenko IPK.
Daftar prioritas jalan daerah pun telah disiapkan. Namun, operasionalisasi program masih menunggu pengesahan formal dari pemerintah pusat.
“Kementerian PU bersama Kemenko IPK sudah mulai menyusun rancangannya sejak November atau Desember 2024. Maka dari itu, kami sangat berharap agar IJD segera difinalisasi,” tegasnya.
Baca juga: IJD Bakal Dilebur ke Inpres Sapu Jagat Infrastruktur Daerah
Sejalan dengan arahan Menko IPK
Dorongan percepatan finalisasi Inpres IJD ini sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang memimpin langsung rapat koordinasi tersebut.
Dalam sambutannya, AHY menyebut infrastruktur sebagai backbone keberhasilan pembangunan nasional.
“Infrastruktur selalu menjadi tulang punggung berbagai sektor. Karena itu kami terus mengawal kementerian teknis, seperti Kementerian PU, agar bisa mempercepat keputusan penting seperti IJD,” katanya.
Percepatan tersebut dilakukan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air, sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto
AHY menambahkan, rancangan IJD kali ini merupakan yang pertama mengintegrasikan kebutuhan infrastruktur dasar dengan prioritas nasional di bidang pangan dan energi.
“Kami ingin memastikan pembangunan jalan daerah berdampak langsung pada rakyat. Jangan sampai ada kesalahan perencanaan, karena masyarakat sangat membutuhkan akses jalan yang layak, terutama untuk mendukung distribusi hasil pertanian dan energi,” lanjutnya.
AHY juga mengapresiasi semangat kolaborasi antarkementerian.
Ia menegaskan bahwa pekerjaan besar ini kini hanya tinggal memastikan proses administrasi berjalan lancar, agar pembangunan bisa segera dirasakan masyarakat.
“Semangat kita sama. Sekarang tinggal mengawalnya secara administratif, agar pelaksanaannya berjalan kondusif,” pungkas AHY.
Selain Menko AHY dan Menteri Dody, rapat tersebut juga dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara.
Dalam rapat tersebut, Menteri Dody didampingi oleh Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sekaligus Plt Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Apri Artoto, serta Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri yang juga Plt Direktur Jalan Bebas Hambatan Reiza Setiawan.
