250 Ton Beras Ilegal Masuk Sabang Disegel, Mentan Amran: Negara Tidak Akan Kompromi

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia bertindak cepat setelah menerima laporan masuknya 250 ton beras ilegal melalui Pelabuhan Sabang, Aceh.

Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa negara tidak akan berkompromi terhadap upaya memasukkan beras tanpa izin, terutama di tengah kondisi stok nasional yang sedang berada pada level terbaik dalam sejarah.

“Kami umumkan kasus ini agar menjadi peringatan keras. Jangan coba-coba bermain dengan pangan nasional. Negara hadir, dan kami tidak akan kompromi,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa (25/11/2025).

Amran mengungkapkan, begitu laporan awal diterima, ia langsung menghubungi Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk memastikan seluruh aparat bergerak cepat dan terkoordinasi.

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa beras tersebut masuk tanpa izin impor dari pemerintah pusat.

Baca juga: Ada Indikasi Praktik Under Invoicing, Menkeu Purbaya Ancam Cabut Izin Impor Perusahaan Nakal

“Begitu laporan masuk, saya langsung menelepon Gubernur Aceh untuk memastikan semuanya bergerak cepat. Tidak boleh ada toleransi untuk tindakan ilegal seperti ini. Kalau tidak ada izin impor, titik. Negara harus hadir tegas. Ini menyangkut kehormatan bangsa, kepatuhan pada instruksi Presiden, dan perlindungan terhadap 160 juta petani kita,” kata Amran.

Selain berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, Amran juga menghubungi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Iskandar Muda, hingga Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso.

Dari hasil pengecekan, dipastikan bahwa tidak ada izin impor yang diterbitkan pemerintah pusat. Dengan dasar itu, aparat kepolisian langsung melakukan penyegelan terhadap 250 ton beras yang masuk secara ilegal tersebut.

Stok nasional surplus, impor tidak dibenarkan

Mentan Amran menegaskan bahwa kondisi stok beras nasional saat ini sangat aman sehingga tidak ada alasan untuk melakukan impor, apalagi secara ilegal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional mencapai 34,7 juta ton—angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Stok pemerintah di Perusahaan Umum (Perum) Bulog juga berada di posisi tertinggi sepanjang sejarah dengan 3,8 juta ton.

Baca juga: Bulog Dorong Diversifikasi Pangan dan Stabilisasi Harga dalam Pembahasan RUU Pangan

Di tingkat daerah, Aceh sendiri berada dalam kondisi surplus. Ketersediaan mencapai 1,35 juta ton dengan kebutuhan 667.700 ton, sehingga menghasilkan surplus 871.400 ton. Sabang pun mencatatkan surplus 970 ton, dengan ketersediaan 5.911 ton dan kebutuhan 4.940 ton.

“Stok kita aman. Aceh surplus, Sabang surplus, nasional juga surplus. Jadi kalau ada pihak yang tetap nekat memasukkan beras ilegal, itu jelas bukan urusan kebutuhan. Itu pelanggaran. Dan negara akan bertindak tegas,” tegasnya.

Amran juga mengungkapkan adanya sejumlah kejanggalan dalam kasus ini. Salah satu temuan ialah risalah rapat koordinasi di Jakarta pada 14 November 2025 yang menunjukkan bahwa permohonan impor telah ditolak oleh pejabat terkait.

Namun, izin dari negara asal, Thailand, ternyata sudah diterbitkan lebih dulu. Kondisi ini menjadi indikasi adanya tindakan yang disengaja dan tidak sesuai prosedur.

Amran memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan kasus ini dan tidak berhenti pada penyegelan semata.

Baca juga: Pedagang Protes Penyegelan Kios Pasar Pramuka, Sebut Tak Ada Dasar Hukum

Aparat telah diperintahkan untuk menelusuri alur barang, perusahaan yang terlibat, serta kemungkinan adanya jaringan serupa di wilayah lain, termasuk Batam.

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses penindakan akan dikawal hingga tuntas dan tidak ada satu pun beras ilegal yang boleh memasuki pasar domestik.