KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah mempercepat swasembada beras nasional sekaligus menghentikan setiap upaya impor yang tidak sesuai dengan kebijakan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Amran menyusul ditemukannya 250 ton beras asal Thailand yang masuk melalui Sabang, Aceh, tanpa izin pemerintah pusat.
“Bapak Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ini kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan. Masih ada satu bulan lebih menuju swasembada, jadi jangan diganggu lagi. Pasti kita usut,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (24/11/2025).
Amran menegaskan bahwa pemerintah akan menghalau segala bentuk impor beras yang bertentangan dengan kebijakan nasional, terutama jika dilakukan tanpa prosedur resmi.
“Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton. Tanpa izin dari pusat. Tadi langsung kami telepon Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda),Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), dan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam). Langsung disegel. Berasnya tidak boleh keluar,” tegasnya dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025).
Baca juga: Indonesia Stop Impor Beras, Morotai Contoh Sukses Kemitraan UI Morotai dan New Transmigrasi
Amran menuturkan bahwa Indonesia tidak memiliki alasan untuk melakukan impor beras karena stok dalam negeri berada pada posisi kuat. Proyeksi produksi beras pada 2025 mencapai 34,77 juta ton berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Amran juga menyebut kebijakan penghentian impor oleh pemerintah berkontribusi pada penurunan harga beras dunia.
“Beras Thailand dan Vietnam memang murah karena Indonesia tidak impor. Beberapa pemimpin negara meminta kepada Presiden Prabowo agar bisa mengekspor sedikit ke Indonesia. Namun kami sampaikan stok cukup, bahkan diperkirakan akhir tahun menjadi yang tertinggi,” ujarnya.
Amran menambahkan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) bergerak cepat setelah menerima informasi awal mengenai masuknya beras tanpa izin tersebut.
“Kami koordinasi dengan semua pihak. Kami telepon Menteri Perdagangan (Budi Santoso), dan beliau menyatakan tidak ada izin. Terima kasih kepada seluruh tim yang bergerak cepat menyegel lokasi. Kami perintahkan agar beras itu tidak dikeluarkan,” katanya.
Baca juga: Jejak Izin Janggal di Balik 250 Ton Beras Ilegal dari Thailand
Amran juga mengungkap dugaan bahwa praktik impor ilegal itu telah direncanakan sebelumnya.
“Rapatnya di Jakarta. Mereka minta rapat koordinasi (rakor), tapi belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, tanya Deputi, dan dalam risalahnya jelas menolak. Namun tetap dilakukan,” jelasnya.
Sebelumnya, Kementan mengumumkan penyegelan gudang PT Multazam Sabang Group, perusahaan yang dilaporkan mengimpor 250 ton beras dari Thailand tanpa izin.
“Itu sudah kami segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” pungkas Mentan Amran.