Jaga Stabilitas Harga Beras, Pemerintah Perkuat Operasi Pasar dan Pengawasan di Lapangan

KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia memperkuat langkah pengendalian harga beras nasional melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.

Fokus utama diarahkan pada peningkatan intensitas operasi pasar serta pengawasan ketat terhadap jalur distribusi di seluruh daerah guna menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, stok beras nasional dalam kondisi aman dengan cadangan mencapai sekitar 3,8 juta ton, termasuk lebih dari 1 juta ton untuk operasi pasar stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) hingga awal 2026. Dalam dua pekan ke depan, operasi pasar akan digencarkan di berbagai wilayah.

“Presiden Prabowo memerintahkan agar harga beras turun karena stok kita banyak. Harga pangan kita intervensi dengan operasi pasar,” ujar Amran dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Direktur Utama Perum Bulog, dan sejumlah pejabat terkait.

Baca juga: Realisasi Beras SPHP Capai 492,5 Ribu Ton, Bulog Klaim Harga Mulai Turun di 190 Daerah

Amran menegaskan, operasi pasar akan berjalan paralel dengan pengawasan terhadap distributor dan pengecer agar harga tetap sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi (HET).

“Presiden meminta harga turun sesuai HET dengan memperkuat pengawasan dan intervensi pasar,” tegas Amran.

Ia menambahkan, pemerintah akan memberi sanksi tegas bagi pelaku usaha yang menjual beras di atas HET atau tidak sesuai mutu.

“Kalau masih ada yang melanggar, dengan segala kerendahan hati, kami berikan surat teguran. Jika tidak diindahkan, izinnya bisa dicabut,” ujar Amran.

Kompak kawal stabilitas harga

Pada kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, saat ini jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras menurun drastis dari 233 kabupaten/kota menjadi 59.

Ia mendukung langkah Mentan Amran memperkuat operasi pasar rutin melalui gerakan pangan murah, pasar rakyat, serta pengawasan distribusi oleh instansi terkait.

”Kami sarankan operasi pasar rutin diselenggarakan melalui mekanisme gerakan pangan murah, pasar rakyat, kemudian melibatkan instansi untuk mengawasi distribusinya,” terang Tito.

Mendag Budi Santoso menambahkan, pihaknya siap bersinergi dalam pemantauan harga bahan pokok di pasar bersama Bulog dan Satgas Pangan.

“Kami akan terus kolaborasi untuk memastikan penyaluran beras SPHP oleh Bulog. Kami siap bekerja sama dan melakukan pengawasan

Selain itu, lanjut dia, Dinas Perdagangan bersama Satgas Pangan juga akan terus melakukan pemantauan harga.

Baca juga: Pemantauan Aktif Vaksinasi Dengue Dilakukan di 3 Kota Indonesia

Tindak tegas pelaku penyelewengan beras

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa kepolisian telah menindak pelaku penyelewengan harga beras tidak sesuai HET dan standar mutu.

“Sudah ada 31 laporan polisi dan 41 tersangka ditetapkan. Kami pastikan tidak ada permainan harga dan mutu beras di lapangan,” tegasnya.

Listyo Sigit mengatakan bahwa sesuai dengan kebijakan Presiden, langkah penegakan hukum dinilai efektif dalam mengendalikan produsen beras.

Ia menegaskan, kepolisian akan terus memastikan agar tidak terjadi permainan harga maupun mutu beras.

Selain itu, Satgas Pangan bersama Dikrimsus, Dinas terkait, dan Kepala Pasar juga akan melakukan pengecekan langsung di lapangan jika ditemukan kenaikan harga untuk segera ditindak.

Baca juga: FILONOMICS: 1 Tahun Prabowo–Gibran, RI Stop Impor Beras, Sejarah Baru Tercipta?

Untuk diketahui, pemerintah menetapkan HET beras medium sebesar Rp 13.500 per kilogram (kg) untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, NTB, Sulawesi), Rp 14.000 untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan), serta Rp 15.500 untuk zona 3 (Maluku dan Papua).

Sementara untuk beras premium, HET ditetapkan Rp 14.900, Rp 15.400, dan Rp 15.800 per kg masing-masing untuk zona 1, 2, dan 3.