Lawan Mafia Pangan, Ini Upaya Mentan Jaga Kesejahteraan Petani

KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan komitmennya untuk melindungi petani dan masyarakat dari praktik-praktik curang yang merugikan. 

Ia menegaskan, pemerintah hadir untuk melawan mafia pangan yang selama ini merusak ekosistem perberasan di Tanah Air.

Salah satu upaya Kementerian Pertanian (Kementan) adalah investigasi yang membongkar praktik curang mafia pangan dengan menemukan 212 dari 268 merek beras premium yang tak sesuai standar. 

"Saya tidak akan tinggal diam. Mafia pangan ini merugikan petani, memukul konsumen, dan menciptakan ketidakadilan. Negara tidak boleh kalah. Kami akan terus bertindak tegas," kata Amran, Minggu (24/8/2025).

Selain penindakan, Amran menegaskan, kebijakan di sektor perberasan juga dirancang untuk menciptakan keseimbangan yang adil. 

Baca juga: Dapat Anggaran Rp 22,38 Triliun di 2026, Kementan Janji Genjot Perkebunan dan Hortikultura

Dalam hal ini, petani harus mendapatkan harga gabah yang layak, sedangkan konsumen juga harus bisa membeli beras dengan harga terjangkau.

Kebijakan di sektor perberasan dirancang dengan strategi ganda, yaitu menjaga harga gabah petani tetap di level Rp 6.500 per kilogram (kg), sekaligus memastikan harga beras terjangkau bagi masyarakat.

Kebijakan itu mulai memperlihatkan manfaatnya. Penyerapan gabah oleh badan Urusan Logistik (Bulog) meningkat dua kali lipat, mencapai 6.000 ton per hari. 

Penyerapan itu pun berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Ini tecermin dari nilai tukar petani (NTP) Juli 2025 yang mencapai 122,64.

Tak hanya itu, pemerintah juga menjalankan langkah konkret untuk untuk menstabilkan harga beras. Salah satunya dengan menggelontorkan 1,3 juta ton stok beras cadangan hingga akhir 2025. 

Baca juga: Berkat Dukungan Kementan, Panen Padi Gadu di Lampung Timur Menguntungkan Petani

Pelepasan stok itu dilakukan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digencarkan Perum Bulog, bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan instansi terkait.

Amran mengatakan, negara hadir untuk rakyat. Petani harus sejahtera, rakyat tidak boleh terbebani harga. 

“Karena itu, stok beras pemerintah 1,3 juta ton kami gelontorkan untuk menstabilkan harga sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Di sisi konsumen, harga beras mulai turun di 15 provinsi sejak 26 Agustus 2025, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Aceh, dan Sumatera Utara. 

Harga di ritel modern juga mengalami penurunan dengan rata-rata Rp 1.000 per kg. Ini terjadi berkat distribusi beras SPHP yang kini mencapai 6.000 ton per hari dan akan ditingkatkan hingga 10.000 ton per hari.

Baca juga: Kapal Phinisi Kementan-Kementerian KP Warnai Karnaval HUT Ke-80 RI, Tunjukkan Kekayaan Pangan dan Hasil Laut

“Pemerintah menjaga dua kepentingan sekaligus: petani tidak dirugikan, rakyat tetap bisa tersenyum. Itulah keberpihakan kami,” kata Amran.

Dengan stok beras melimpah, harga yang mulai stabil, serta langkah berani melawan mafia pangan, Mentan optimistis Indonesia mampu menjaga kedaulatan pangan. 

“Kami tidak hanya ingin (mewujudkan) swasembada, tetapi juga kedaulatan pangan yang membuat bangsa ini berdiri tegak tanpa tekanan,” imbuh Amran.