Ingin Akses Pupuk Dipermudah, Mentan Tekankan Pentingnya Digitalisasi

KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) berharap, akses terhadap pupuk untuk petani dapat dipermudah karena pupuk merupakan variabel penting dalam pertanian.

“Pupuk itu penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Akses petani terhadap pupuk jangan sampai dibikin rumit,” ungkapnya saat memberikan sambutan dalam kegiatan Workshop Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Sentul, Bogor, Kamis (3/8/2023).

Ia menyebutkan, pembenahan distribusi pupuk perlu dilakukan dengan cepat. Dia juga menginginkan standar operasional prosedur (SOP) diperkuat sehingga mekanisme distribusinya bisa lebih baik.

“Mari kita perbaiki SOP sehingga akses pupuk bisa lebih merata. Ingat di sini ada kepentingan petani,” ungkapnya dalam siaran pers.

SYL menjelaskan, digitalisasi sangat penting dalam pengawasan dan pendataan penerima pupuk, terutama dalam meningkatkan efektivitas distribusi pupuk.

Baca juga: Tingkatkan Produksi hingga Akses Pasar bagi Petani, Kementan Bentuk Korporasi Petani

“Sekarang ini zamannya digital. Seharusnya kita bisa manfaatkan sehingga pupuk subsidi bisa diterima sesuai sasarannya,” sebutnya.

Terkait transformasi kebijakan subsidi pupuk, SYL mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati.

“Kita harus pelan-pelan. Mengurusi pertanian tidak semudah itu. Apalagi ini nasib petani. Kita tidak boleh main-main,” tegasnya.

Syahrul juga mengingatkan, banyak pihak yang terlibat dalam distribusi pupuk sehingga kerja tim harus dikedepankan.

“Semua pihak yang terlibat harus memiliki team work. Kita harus menjaga akuntabilitas dengan menggunakan cara-cara yang cepat, cermat, dan akurat,” jelasnya.

Baca juga: Strategi Ditjen PSP Kementan Antisipasi El Nino, dari AUTP hingga Pompa Air

Menyukseskan program pupuk subsidi

Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus menambahkan, program pupuk bersubsidi tidak akan berjalan dengan sukses tanpa keterlibatan institusi negara dan pemerintah lainnya. 

Dalam hal ini, peran serta pemerintah daerah, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, sampai pemerintah desa juga dibutuhkan.

“Di sini, Ombudsman memiliki peran yang tidak kalah penting, yaitu sebagai lembaga pengawas pelayanan publik seperti Ombudsman RI,” sebutnya.

Bobby juga mengapresiasi SYL bersama jajarannya yang turut mengawal program pupuk bersubsidi dengan baik.

Dia mengatakan, program pupuk bersubsidi telah berjalan selama hampir 40 tahun dan terus berlanjut sampai saat ini. 

Baca juga: Kementan: Hewan yang Terjangkit Antraks jika Dikonsumsi Manusia Bisa Menyebabkan Kematian

“Program pupuk bersubsidi ini memberikan tanda kepada masyarakat bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi tantangan ekonomi mereka,” ucapnya.

Dalam workshop yang diselenggarakan Ombudsman itu, Bobby menyebutkan, beberapa permasalahan yang akan dibahas, yakni kebijakan pupuk bersubsidi, kriteria petani penerima pupuk, pendataan, dan penyaluran.

“Menghadapi berbagai permasalahan yang ada dalam tata kelola pupuk bersubsidi, Ombudsman tentunya memberikan perhatian khusus guna mendorong perbaikan dan transformasi dalam kebijakan pupuk bersubsidi,” terangnya.