Sawit Jadi Komoditas Penting, Gapki Didorong Wapres Dukung Program PSR
KOMPAS.com – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan bahwa kelapa sawit merupakan komoditas penting dalam memperkuat ekonomi nasional.
Maka dari itu, ia mendorong para pengusaha sawit Indonesia, khususnya yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), untuk memperkuat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program ini menargetkan hingga 180.000 hektar (ha) lahan yang diremajakan tiap tahun.
Hal tersebut disampaikan Ma’ruf saat membuka Musyawarah Nasional ( Munas) Gapki XI di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (3/3/2023).
“Pesan saya bagi anggota Gapki, perusahaan besar, dan industri kelapa sawit supaya memperkuat jalur kemitraan antara petani dengan perusahaan besar, termasuk pada program PSR,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (4/3/2023).
Baca juga: Wapres Maruf Amin Minta Pejabat Jujur Isi LHKPN
Menurutnya, kemitraan menjadi kata kunci sekaligus solusi bagi industri sawit yang mendasari manfaat keberlanjutan dan saling menguntungkan.
Dengan demikian, ia berharap sawit rakyat terus mendapat ruang promosi sehingga meningkatkan nilai kesejahteraan.
Selain itu, kata dia, program PSR juga dapat menjadi wadah untuk melakukan pendampingan dan bimbingan sertifikasi. Tujuannya, untuk menciptakan sistem usaha perkebunan yang layak sehingga memiliki nilai ekonomi dan ramah lingkungan.
Ma’ruf juga berharap pengusaha sawit dapat meningkatkan program corporate social responsibility (CSR) untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Baca juga: Dongkrak Produktivitas, Kebun Kelapa Sawit Rakyat Bakal Diremajakan
Salah satunya, dengan melatih para santri di setiap pondok pesantren (ponpes) yang memiliki lahan pertanaman. Hal ini dapat dilakukan lantaran santri dan ponpes memiliki potensi yang sama dalam meningkatkan produktivitas.
“Saat ini, ada 34.000 pondok pesantren di Indonesia dengan jumlah santri tidak kurang dari 4,76 juta orang. (Dari angka ini,) sekitar 44,2 persen pesantren punya beragam potensi ekonomi, mulai dari pengembangan koperasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), peternakan, dan perkebunan” kata Ma’ruf.
Wapres Ma'ruf Amin dan Mentan Syahrul Yasin Limpo dalam Munas Gapki XI.Pada kesempatan sama, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan bahwa industri perkebunan sawit menjadi modal dasar bagi Indonesia dalam memperkuat ekonomi nasional saat pandemi Covid-19. Terlebih, sebanyak 70 persen keberhasilan pertanian Indonesia ditopang dari subsektor perkebunan.
“Munas ini harus menjadi forum konsolidasi konsepsi baik arah maupun target. Terlebih, presiden dan wapres meminta kepada kami agar mencapai program PSR 180.000 ha,” ujar Syahrul.
Baca juga: Penuhi Kebutuhan Pasar Kopi, Mentan SYL Upayakan Tingkatkan Minat Milenial Jadi Petani Kopi
Menurutnya, program PSR menjadi perhatian khusus presiden dan wapres dalam meningkatkan produktivitas. Maka dari itu, pihaknya memastikan program ini dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Pemerintah daerah pun dapat terus mengawal penanaman pohon baru di wilayah masing-masing.
“Kontribusi kelapa sawit selama ini ditopang dari luasan areal tutupan yang mencapai 16,38 juta ha. Sekitar 6,9 juta ha merupakan milik perkebunan sawit rakyat,” kata Syahrul.
Meski demikian, lanjutnya, perkebunan sawit masih memiliki tantangan yang cukup besar. Salah satunya adalah penggunaan agroinput yang belum maksimal.
Wapres Ma'ruf Amin dan Mentan Syarul Yasin Limpo foto bersama saat Munas Gapki XIDi sisi lain, produktivitas sawit nasional baru mencapai 3–4 ton per ha. Jika tidak dilakukan langkah komprehensif, hal ini dapat mengancam masa depan sawit rakyat Indonesia.
Menurutnya, perlu adanya perbaikan dari sektor hulu dengan mengganti tanaman tua atau yang sudah tidak produktif.
Baca juga: Mentan Syahrul Soal Impor Beras: Ini Soal Ketersediaan, Cukup atau Tidak
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Gapki Joko Supriono menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan arahan Wapres untuk memenuhi target PSR.
“Kami fokus mendorong dan menjaga tujuan industri sawit nasional agar tetap mampu memberikan kontribusi maksimal, khususnya dalam menyediakan lapangan kerja dan sumbangan devisa kepada negara,” ujarnya.
