Dirjen PSP Kementan Ungkap 3 Strategi untuk Percepat Serapan Anggaran

KOMPAS.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian ( PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Ali Jamil memiliki tiga strategi agar penyerapan anggaran di lapangan bisa tepat sasaran.

Strategi pertama yaitu pengawalan serapan anggaran. Ia menjelaskan, sesuai arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), target serapan anggaran pada Juni 2021 harus berada di atas 40 persen.

“Harusnya distribusi normal di atas 50 persen, tetapi mudah-mudahan di atas 50 persen. Strategi yang kami lakukan adalah pengawalan serapan setiap Minggu. Kemudian, setiap Senin, saya minta laporan kepada seluruh eselon dua,” terangnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (17/6/2021).

Ali melanjutkan, setelah mendapat laporan, ia akan membedah kinerja seluruh direktorat yang ada di PSP.

Baca juga: Kementan Beri Dukungan Program Pertanian untuk UGM, Rektor Panut Ucapkan Terima Kasih

“Kami punya enam dengan Sekretariat Direktorat Jenderal (Sesdit). Sudah kami kupas dan beberapa kali dilakukan interaksi semuanya, di mana titik-titik dan simpul-simpul kritisnya. Kami lakukan percepatan terhadap itu,” terangnya.

Menurut dia, prinsip yang dikedepankan adalah cepat, cermat, dan akurat (CCA). Melalui prinsip ini, ia berharap administrasi tetap bisa dipertanggungjawabkan, meski ada percepatan penyerapan anggaran.

“Itu menjadi strategi kedua. Adapun yang ketiga adalah membuat lagi tim pengawalan di lapangan yang mengharuskan semua direktorat turun tangan dengan metode jemput bola atau mencari solusi di lapangan. Itu kita cari solusinya,” jelas Ali.

Ia melanjutkan, saat ini, prioritas kegiatan berada pada Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), Direktorat Perluasan Pertanian Lahan (PPL), Direktorat Irigasi Pertanian, serta Direktorat Pembiayaan Pertanian.

Baca juga: Program Embung Kementan Pacu Produktivitas Pertanian di Lamongan

“Dari segi itu tentu menjadi prioritas, karena semua anggaran dipantau dan dipastikan bisa bergerak cepat, cermat, dan akurat,” kata dia.

Adapun hal yang menyangkut program Direktorat Jenderal (Ditjen) PSP di lapangan, sambung dia, adalah food estate.

“Food estate menjadi program super prioritas Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diteruskan kepada Bapak Mentan,” tuturnya.

Sementara itu, terkait fungsi pengawalan di lapangan, Ali menegaskan bahwa pihaknya telah membagi tim sesuai kebutuhan kerja di lapangan.

“Artinya, semua pekerjaan di lapangan bisa langsung ditangani oleh Ditjen PSP. Kami sudah menugaskan personel-personel yang bahkan tidak boleh keluar dari lapangan sebelum pekerjaan mereka selesai,” jelas Ali.

Baca juga: Alokasikan Dana Rp 70 Triliun, Kementan Genjot Serapan KUR di Daerah

Dilakukan demikian, lanjut dia, agar peran mereka di lapangan, misalnya koordinasi lintas stakeholder, bisa berjalan dengan baik.

“Harapannya agar pekerjaan bisa selesai tepat pada waktunya,” katanya.

Sebagai informasi, pernyataan tersebut diungkapkan Ali dalam agenda Rapat Konsolidasi Ditjen PSP Kementan di Kota Semarang.

Kegiatan tersebut diikuti beberapa pemerintah daerah dari wilayah barat atau grup 1, yakni Jawa Tengah (Jateng), Papua, Papua Barat, Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Gorontalo, Maluku Utara, Bengkulu, dan Kalimantan Utara.

Agenda rapat pun dilaksanakan secara tertib dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat dan tepat.

Baca juga: UMKM Sarang Walet Keluhkan Sulitnya Ekspor ke China, Ini Kata Kementan

Sebelumnya, sesuai arahan Mentan SYL, Ditjen PSP diwajibkan berpartisipasi dalam membangun sektor pertanian ke arah yang lebih maju, mandiri, dan modern. Di sini, PSP menjadi aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas para petani.