Direktur Jenderal PSP Kementan, Sarwo Edhy dalam Forum Discussion Group (FGD) membahas Kebijakan Pemerintah Terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Hotel Bumi Surabaya, Surabaya, Selasa (30/7/2019).
KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy mengatakan, Kementan saat ini sedang menggalakkan progam percepatan tanam untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
“Kami dari PSP mendukung program-program tersebut dengan terus mendistribusikan pupuk,” ujarnya, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (3/2/2021).
Menurut Sarwo, produksi bahan pangan bisa terus tersedia jika petani rutin menanam. Hal ini bisa terwujud dengan distribusi pupuk secara merata.
“Untuk pembagian pupuk bersubsidi tersebut bisa diperoleh sesuai dengan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (e-RDKK) yang telah diajukan,” jelas Sarwo.
Baca juga: Dorong Produksi Lokal, Kementan Target Penanaman Kedelai Capai 325.000 Hektar
Sarwo mengatakan, pupuk bersubsidi khusus diberikan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani (poktan). Oleh karena itu, subsidi pupuk harus diawasi agar efisien dan tepat sasaran.
“Distribusi penyaluran pupuk bersubsidi harus didukung data akurat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK),” tegasnya.
Senada dengan Sarwo, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) turut meminta distribusi pupuk dilakukan tepat waktu dan sasaran.
"Saya minta jangan terlambat beri pupuk kepada petani yang benar-benar membutuhkan. Apalagi di saat kondisi seperti ini, ketersediaan pangan wajib terjaga," katanya, Senin (2/2/2021).
Baca juga: Kementan Klaim Proyek Food Estate di Kalteng Sukses
SYL menegaskan, hingga kini, pemerintah tetap menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi. Bahkan, alokasi pupuk tersebut telah diatur sesuai e-RDKK.
“Kalau ada kelangkaan, pemerintah siap intervensi. Tapi, kasih dulu yang sudah ada, bagikan sekarang,” ujarnya.
Sementara itu, Kementan telah menambah alokasi pupuk bersubsidi untuk wilayah Jawa Timur (Jatim) sebesar 454.864 ton.
Sebelumnya, pada 2020, alokasi pupuk di Jatim sebesar 2.349.959 ton. Sedangkan pada 2021 totalnya mencapai 2.804.823 ton.
Baca juga: Rapat dengan Kementan, Komisi IV DPR Soroti Realokasi Anggaran dan Proyek Food Estate di Kalteng
Kenaikan jumlah pupuk bersubsidi tersebut dibenarkan Kepala Dinas (Kadis) Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim Hadi Sulistyo.
“Meskipun mengalami kenaikan, tetapi ada pengurangan jatah untuk beberapa jenis pupuk jika dibandingkan dengan jatah pada 2020,” katanya.
Adapun jenis pupuk yang mengalami penurunan adalah pupuk urea, yakni dari 967.612 ton menjadi 948.470 ton atau turun sebesar 19.142 ton.
Kemudian, pupuk amonium sulfate (ZA), dari 358.560 ton turun menjadi 344.474 ton atau turun sebesar 14.084 ton.
Baca juga: Agar Tepat Sasaran, Kementan Distribusikan Pupuk Subsidi dengan Prinsip 6T
Selain itu, alokasi pupuk organik granul juga mengalami penurunan. Untuk pupuk jenis ini, penurunan terjadi dari 324.282 ton menjadi 270.714 ton, atau turun sekitar 53.568 ton.
“Adanya jumlah kenaikan pupuk karena adanya pupuk organik cair sebesar 517.609 liter (l) yang dialokasikan khusus di 2021,” imbuh Hadi.
Jadi, sambung dia, total pupuk subsidi memang naik, tetapi ada tiga item yang turun.
Selain itu, Hadi memastikan tidak ada kelangkaan pupuk bersubsidi di tingkat bawah. Pasalnya, pupuk sudah dialokasikan kepada 38 kabupaten dan kota di Jatim.
Baca juga: Kementan Pastikan Stok dan Distribusi Pupuk Bersubsidi Aman
"Bukan langka, tapi petani kadang ambil jatah pupuk melebihi target. Misalnya, jatah pupuk Februari diambil, lalu petani ambil lagi untuk jatah Maret,” jelasnya.
Menurutnya, saat pengambilan pupuk bulan berikutnya, petani berasumsi jika pupuk bersubsidi langka. Padahal, jatah pupuk yang dibagikan sudah diambil semua.
“Sebabnya, mungkin petani ketakutan. Kalau pupuk bersubsidi diambil sesuai jadwal, maka bulan berikutnya tidak akan ada pembagian lagi,” ucap Hadi.
