Kementan Sebut Ketepatan Distribusi Pupuk Bersubsidi Ditentukan Pendataan Petani

Amalia Purnama Sari
Kompas.com - Selasa, 19 Januari 2021
Kementerian Pertanian terjun langsung ke lahan pertanian untuk mengatur secara ketat pendistribusian pupuk bersubsidi untuk para petani, Kamis (17/9/2020).DOK. Humas Kementan Kementerian Pertanian terjun langsung ke lahan pertanian untuk mengatur secara ketat pendistribusian pupuk bersubsidi untuk para petani, Kamis (17/9/2020).

KOMPAS.com - Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Dirjen PSP Kementan) Sarwo Edhy mengatakan, ketepatan distribusi pupuk bersubsidi sangat ditentukan pendataan petani.

Pendataan ini, menurut Sarwo, harus dilakukan secara konkret melalui penyuluhan dan validasi dinas pertanian (distan) di setiap daerah.

“Karena subsidi hanya 30 persen, maka pemerintah daerah (pemda) harus aktif mendata petani yang menjadi prioritas elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) pupuk bersubsidi 2021,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Selasa (19/1/2020).

Pernyataan tersebut diucapkan Sarwo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Senin (18/1/2021).

Baca juga: Ada Beras Impor Masuk Pasar, Kementan: Bukan Rekomendasi Kami

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Charles Meikyansyah mengatakan, penyuluh memiliki peran penting untuk proses distribusi pupuk bersubsidi.

Namun menurutnya, penyuluh yang ditempatkan di pemda justru menghambat pendataan. Untuk itu, ia menyarankan adanya penempatan penyuluh dalam struktur pemerintah pusat.

“Misalnya, akibat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, akhirnya di sejumlah daerah tidak menyerahkan data. Petahana yang kalah pada Pilkada tidak memberikan data-data. Hal ini bisa kita hindari kalau penyuluh ada di bawah pemerintah pusat,” paparnya.

Kementan siapkan 3 manuver strategis

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Sarwo menuturkan, Kementan akan melakukan sejumlah manuver strategis sebagai bentuk optimalisasi anggaran pupuk bersubsidi 2021.

Baca juga: Tingkatkan Indeks Pertanaman di Barru, Kementan Bantu Petani Bangun Embung

“Salah satunya lewat penurunan harga pokok penjualan (HPP) sekitar 5 persen. Dengan menurunkan HPP, maka akan muncul efisiensi Rp 2,457 triliun,” jelasnya.

Langkah ini, sambung Sarwo, mengacu pada aturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan pada Peraturan Kementerian Pertanian (Permentan) Nomor 28 Tahun 2020 tentang komponen HPP.

“Manuver selanjutnya adalah lewat perubahan formula pupuk nitrogen, phospor, dan kalium (NPK) 15:15:15 menjadi 15:10:12. Dengan begini akan ada efisiensi Rp 2,72 triliun,” tutur Sarwo.

Sarwo mengatakan, penurunan perbandingan NPK ini didasarkan pada hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pertanian dan kesepakatan saat Rapat Koordinasi (Rakor) Kelompok Kerja Pupuk dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

Baca juga: Menurut Kementan Ini Penyebab Petani Enggan Menanam Kedelai

“Berdasarkan hasil kajian Badan Litbang Pertanian, perubahan formula juga diharapkan dapat meningkatkan kesuburan lahan sawah karena sudah adanya jenuh unsur hara P dan K,” imbuhnya.

Selain dua langkah tersebut, Kementan juga telah mengeluarkan Permentan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman harga eceran tertinggi ( HET) untuk pupuk bersubsidi pada anggaran 2021.

Dalam peraturan tersebut, HET pupuk naik mulai Rp 300 hingga Rp 400 per kilogram (kg).

“HET Pupuk tidak pernah naik semenjak 2012. Untuk saat ini, kami perlu menaikkan HET demi menambah kuota pupuk. Berdasarkan perhitungan kami, dari kenaikan HET pupuk, kita bisa mendapatkan efisiensi sebesar Rp 2,578 triliun,” tutur Sarwo.

Baca juga: Kementan Targetkan Produksi Kedelai Lokal Capai 500.000 Ton

Sarwo menegaskan, tiga langkah tersebut dilakukan untuk menutupi kekurangan anggaran subsidi sebesar Rp 7,307 triliun.

“Berdasarkan rata-rata realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2014-2018, kita perlu anggaran Rp 32,584 triliun. Sementara itu, pagu indikatif subsidi pupuk senilai Rp 25,276 triliun,” bebernya.

Lebih lanjut, Sarwo mengungkapkan, kenaikan harga HET untuk menambah volume pupuk bersubsidi bahkan telah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Telah disampaikan (juga kepada) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) melalui Surat Nomor 07/E/KTNA Nas/03/2020. Dari KTNA sendiri juga sudah setuju untuk kenaikan harga pupuk,” kata Sarwo.

PenulisAmalia Purnama Sari
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Pulihkan Ekonomi Nasional, Mentan SYL: KUR Bantu Selamatkan Sektor Pertanian
Pulihkan Ekonomi Nasional, Mentan SYL: KUR Bantu Selamatkan Sektor Pertanian
Kementan
Kementan Ajak PISPI Kerja Sama Majukan Pertanian Indonesia
Kementan Ajak PISPI Kerja Sama Majukan Pertanian Indonesia
Kementan
Stok Pupuk Bersubsidi di Jateng Dipastikan Aman Selama Musim Tanam Kedua
Stok Pupuk Bersubsidi di Jateng Dipastikan Aman Selama Musim Tanam Kedua
Kementan
Kembangkan Produktivitas Petani Sukoharjo, Mentan SYL Hibahkan KUR Pertanian
Kembangkan Produktivitas Petani Sukoharjo, Mentan SYL Hibahkan KUR Pertanian
Kementan
Jelang Musim Tanam, Stok Pupuk Bersubsidi di Jabar Dipastikan Aman
Jelang Musim Tanam, Stok Pupuk Bersubsidi di Jabar Dipastikan Aman
Kementan
Mentan SYL Tekankan Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik untuk Pertanian Masa Depan
Mentan SYL Tekankan Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik untuk Pertanian Masa Depan
Kementan
Mentan: Informasi Publik adalah Senjata Utama pada Sektor Pertanian
Mentan: Informasi Publik adalah Senjata Utama pada Sektor Pertanian
Kementan
Tingkatkan IP Petani Kabupaten Barru, Kementan Bangun Irigasi Perpompaan
Tingkatkan IP Petani Kabupaten Barru, Kementan Bangun Irigasi Perpompaan
Kementan
Ingatkan Tanggung Jawab Pejabat, Mentan SYL Berikan 2 Pesan Ini
Ingatkan Tanggung Jawab Pejabat, Mentan SYL Berikan 2 Pesan Ini
Kementan
Panen Masih Berlangsung, Kabupaten Grobogan Siap Penuhi Kuota Jagung 30.000 Ton
Panen Masih Berlangsung, Kabupaten Grobogan Siap Penuhi Kuota Jagung 30.000 Ton
Kementan
Jadi Kebutuhan Mendasar, Irigasi Dongkrak Produktivitas Pertanian
Jadi Kebutuhan Mendasar, Irigasi Dongkrak Produktivitas Pertanian
Kementan
Permudah Distribusi Pertanian di Tabanan, Kementan Bangun Jalan Usaha Tani
Permudah Distribusi Pertanian di Tabanan, Kementan Bangun Jalan Usaha Tani
Kementan
Genjot Produktivitas Pertanian, Kementan Realisasikan Program Irigasi Perpipaan di Sorong
Genjot Produktivitas Pertanian, Kementan Realisasikan Program Irigasi Perpipaan di Sorong
Kementan
Berkat Embung, Petani di Sorong Raup Untung
Berkat Embung, Petani di Sorong Raup Untung
Kementan
Mentan SYL Sebut 7 Juta Hektare Lahan di Papua Barat Berpotensi Ditanami Komoditas Pertanian
Mentan SYL Sebut 7 Juta Hektare Lahan di Papua Barat Berpotensi Ditanami Komoditas Pertanian
Kementan