Jabar Terancam Kekeringan, Mentan Imbau Petani Ikut Asuransi Pertanian

KOMPAS.com - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Deni Ramdan mengatakan, bencana kekeringan mulai terjadi di sejumlah wilayah antara lain Bogor, Indramayu, dan Cirebon. Akibatnya, ratusan hektare lahan terancam gagal panen.

Di Bogor sendiri, berdasarkan Laporan BPBD Provinsi Jabar, sudah ada lima desa yang mengalami kekeringan.

“Untuk kekeringan, biasanya di wilayah Pantura seperti Indramayu, Karawang, dan Cirebon. Kalau Selatan, ada sedikit di Bogor dan Tasik, tapi intensitasnya tidak seluas di Utara,” kata Deni, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meminta para petani Jabar memberi perhatian serius dengan melakukan langkah antisipasi. Salah satunya caranya adalah ikut asuransi.

Baca juga: Antisipasi Gagal Panen, Kementan Dorong Petani Ikut Asuransi

“Kami jelas tidak mau lahan pertanian terganggu karena berpengaruh pada produktivitas. Asuransi efektif melindungi lahan pertanian,” kata Syahrul, Minggu (30/8/2020).

Senada dengan Syahrul, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy mengatakan, dalam pertanian ada sejumlah kendala yang harus diantisipasi, antara lain perubahan iklim, cuaca ekstrem penyebab kekeringan atau banjir, gangguan hama, dan yang lainnya.

“Peringatan ini harus membuat petani siaga. Langkah antisipatif yang bisa diambil petani adalah mendaftarkan lahan pertaniannya ke asuransi. Jadi, jika kondisi alam seperti kekeringan terjadi, petani tidak mengalami kerugian,” kata Sarwo.

Lebih lanjut, Sarwo mengatakan, asuransi merupakan salah satu komponen manajemen usaha tani untuk mitigasi risiko gagal panen. Dengan adanya asuransi, kepercayaan perbankan dalam menyalurkan kredit lebih tinggi.

Baca juga: Hindari Kerugian, Kementan Minta Petani dan Peternak Manfaatkan Asuransi

Sarwo pun mencontohkan pemanfaatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) oleh petani di Bima. Di sana, petani bisa menjaga lahannya dengan premi Rp 180.000 per hektare per masa tanam (MT), dan nilai pertanggungan sebesar Rp 6 juta per ha per MT.