Dukung “Work from Home”, Kementan Jamin Kebutuhan Sembako Terpenuhi
KOMPAS.com – Kementerian Pertanian ( Kementan) telah menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan guna mendukung work from home (WFH), selaku kebijakan pemerinah untuk memutus rantai penyebaran coronavirus disease 2019 ( Covid-19).
Upaya itu salah satunya dilakukan dengan penandatanganan kesepakatan bersama pemasok dan produsen pangan tentang ketersediaan, stabilisasi pasokan, dan harga pangan.
Adapun pangan yang dimaksud adalah beras, jagung, daging ayam, daging sapi, telur, minyak goreng, gula pasir, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih.
Tak hanya menghadapi wabah virus corona, penandatanganan itu juga merupakan wujud komitmen pemerintah menjaga pasokan dan stabilitas harga menjelang puasa dan Lebaran.
Baca juga: Hadapi Pandemi Covid-19, Kementan Gandeng Pemasok dan Produsen untuk Jamin Ketersediaan Pangan
Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementan Kasdi Subagyono saat pertemuan dengan para pengusaha pangan di Kantor Kementan turut meminta semua pihak untuk terlibat dalam penyediaan pangan di Indonesia.
"Ini tugas bersama untuk negara dan bangsa dalam menyediakan pangan yang cukup bagi 267 juta orang," kata Kasdi dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Senin(23/3/2020).
Sektor pertanian sebagai kebutuhan prioritas
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor meminta pemerintah menjadikan sektor pertanian sebagai kebutuhan prioritas dalam menghadari penyebaran Covid-19 di Indonesia.
Menurut dia, sektor pertanian tidak bisa dianggap remeh karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar umat manusia.
"Yang paling penting dalam situasi seperti ini adalah adanya jaminan akses pangan yang mudah didapat dengan harga wajar atau normal bagi seluruh masyarakat," ujar Hamid yang juga merupakan politisi PKS, Senin (23/3/2020).
Baca juga: Hadapi Pandemi Corona, Akademisi Ini Nilai Pemerintah Cukup Kuat Jaga Ketersediaan Pangan
Ia melanjutkan, wabah Covid-19 sangat berbahaya dan berdampak luas ke berbagai sektor, salah satunya terganggunya produksi pertanian di seluruh daerah.
"Untuk itu, saya meminta kepada pemerintah agar ada pernyataan dan regulasi yang ditetapkan untuk memastikan pendapatan petani yang memadai dengan kepastian harga yang baik dan tidak diganggu aktivitas impor," ujar Hamid.
