Kekurangan Pupuk Subsidi, Pemda Dairi Lakukan Sosialisasi Kartu Tani

KOMPAS.com - Bupati Kabupaten Dairi, Sumatera Utara (Sumut) Eddy KA Berutu mengatakan, sekitar 48 persen luas wilayah Dairi merupakan lahan pertanian.

Lahan tersebut dikelola kelompok tani sebanyak 1.537 kelompok dan tersebar di 15 kecamatan, 161 desa, serta 8 kelurahan.

Disebutkan Bupati, sektor pertanian merupakan pilar kesejahteraan masyarakat Dairi. Ketersedian pupuk bagi petani merupakan hal penting untuk meningkatkan produktivitas.

“Kami paham saat ini petani sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Namun kelangkaan pupuk bukan hanya terjadi di Dairi, tapi juga terjadi di sejumlah kabupaten/kota di Sumut,” kata Bupati Eddy dalam rilis tertulis (11/10/2019).

Baca juga: Tim Lintas Sektor Diterjunkan untuk Optimalkan Program Kartu Tani

Diungkapkan Eddy, kelangkaan pupuk terjadi akibat realisasi alokasi pupuk dari APBN tidak sampai 40 persen dari kebutuhan petani Dairi yang direalisasikan Kementerian Pertanian ( Kementan).

Di mana realisasi ketersedian alokasi pupuk bersubsidi tahun 2019 untuk Kabupaten Dairi sebanyak 18.854 ton, hanya 32.5 persen dari kebutuhan.

Semua itu disebabkan kurang optimalnya pengusulan elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) yang disalurkan 6 distibutor.

Untuk itu, pemerintah Kabupaten Dairi pun melaksanakan sosialisasi penerapan Kartu Tani.

Penerapan program Kartu Tani ini diharapkan menjadi solusi kekurangan pupuk subsudi yang kerap terjadi.

Baca juga: Kementan Dukung Toli-Toli sebagai Lumbung Pangan di Sulteng

Adapum peserta sosialisasi diikuti oleh para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Camat, Lurah, Kepala Desa, Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Distributor dan pemilik kios pupuk bersubsidi.

"Sistem Kartu Tani akan memberikan manfaat menjamin, bahwa hanya petani yang terdaftar dan menyusun RDKK aktif yang dapat membeli pupuk di kios pengecer," ujarnya.

Penggunaan Kartu Tani ini merupakan salah satu pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi serta mempersempit potensi penyimpangan.

Penerapan Kartu Tani ini juga secara tidak langsung akan mempromosikan transaksi keuangan nontunai ke masyarakat petani, sehingga transaksi bisa menjadi lebih praktis dan efisien.

“Saya ingin masyarakat Dairi dapat menikmati era transaksi non tunai Ini,” terang Eddy.

Kegiatan itu juga dirangkai dengan penandatanganan perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Dairi dan pihak bank BNI terkait penerapan Kartu Tani.

Wajib dilakukan

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy meminta Pemerintah Daerah (Pemda) memvalidasi data luas baku lahan pertanian yang dimiliki.

Pengisian e-RDKK juga jangan sampai salah atau telat. Hal ini untuk kepentingan alokasi pupuk bersubsidi yang akan diberikan pemerintah.

"Kesalahan data luas baku lahan pertanian dan lambatnya membuat e-RDKK ini memang terjadi di sejumlah daerah di hampir semua provinsi sehingga hal tersebut mempengaruhi jatah pupuk yang diterima daerah," kata Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy menambahkan, penerapan e-RDKK dan Kartu Tani diyakini dapat menekan penyalahgunaan pupuk bersubsidi.

Baca juga: Punya Banyak Manfaat, 21 Ribu Petani di Tabanan Miliki Kartu Tani

Apalagi, mengingat alokasi pupuk bersubsidi untuk 2020 akan berkurang menjadi 7,9 juta ton. Dengan berkurangnya alokasi ini, maka harus direncanakan dengan baik terkait penyaluran atau pendistribusiannya.

“Dengan adanya Kartu Tani aman karena petani langsung dapat jenis barangnya (pupuk). Dari sisi jenis, masuk. Dari sisi keamanan, masuk. Dari ketepatan sasaran dan waktu, juga masuk,” kata Sarwo Edhy.

Lewat program tersebut, lanjut Sarwo Edhy, petani membayar pupuk bersubsidi melalui bank, sesuai dengan kuota dan harga pupuk subsidi.

“Apa kewajiban bank? Mereka menyediakan electronic data capture (EDC) dan Kartu Taninya. Itu yang mengadakan bank. Nanti EDC dibagikan ke kios-kios untuk alat geseknya. Masing-masing rumah tangga tani diberikan Kartu Tani,” tutup Sarwo Edhy.