Pengamat Ekonomi: Kebijakan Mentan Amran Memihak Petani
KOMPAS.com - Pengamat Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor ( IPB) Prima Gandhi mengatakan swasembada beras di era Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dinilai relatif stabil dan lebih fenomenal.
Pasalnya, kebijakan-kebijalan dari Mentan Amran lebih memihak pada para petani.
Lebih lanjut, Gandhi menilai bahwa kebijakan impor sejatinya bukan kebijakan langsung dari Mentan Amran.
Meskipun begitu, ia melihat upaya Kementerian Pertanian ( Kementan) yang mengupayakan peningkatan produksi melalui mekanisasi patut diapresiasi.
Baca juga: Kementan Prediksi Harga Beras hingga Awal 2020 Stabil
"Kalau impor itu bukan kebijakannya, artinya Mentan Amran terus berupaya meningkatkan produksi dalam negeri dan kesejahteraan petani Indonesia dengan mekanisasi dan lain-lain," terangnya dalam rilis resmi, Selasa (8/9/2019).
Sebagaimana upaya Kementan untuk mewujudkan swasembada pangan, Gandhi menambahkan, hal tersebut juga relevan dengan berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Menteri Amran.
"Iya (kebijakan swasembada di era Mentan Amran) sudah on the right track lah untuk mewujudkan swasembada," ujarnya.
Di sisi lain, Gandhi membandingkan swasembada beras di era Mentan Amran dan swasembada pada era 1984.
Baca juga: Lahan di Ponorogo Kekeringan, Kementan Sarankan Pompanisasi
"Kalau dulu kita swasembada benar-benar swasembada murni, kalau sekarang harga juga harus stabil memang, harus diakuin lah, Mentan Amran juga banyak berperan dalam stabilitas harga pangan," imbuhnya.
Belum lagi, dari aspek jumlah penduduk yang lebih besar dari 1984, jumlah stok beras saat ini lewat skema Upaya Khusus (Upsus) Pajale dan pertanamanan tumpang sari dengan komiditas perkebunan juga menjadi kunci keberhasilan Mentan Amran.
Sebagai perbandingan data, swasembada era 1984 berhasil memproduksi beras secara nasional sebanyak 25,8 juta ton.
Baca juga: Tanggapan Kementan bagi Petani yang Belum Mendapatkan Pupuk Bersubsidi
Sementara itu konsumsi beras nasional sebesar 27 juta ton per tahun dan masih ada impor beras 414.000 ton untuk konsumsi penduduk 164 juta jiwa.
Di lain sisi, dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 267 juta jiwa dan konsumsi beras secara nasional 32,4 juta ton per tahun, pemerintah mampu produksi beras nasional 34,9 juta ton dan tidak melakukan impor sepanjang 2019.
Selain itu, cadangan stok beras di Bulog saat ini mencapai 2,5 juta ton dan masih akan terus bertambah.
