Tim Lintas Sektor Diterjunkan untuk Optimalkan Program Kartu Tani

Dok Humas Kementan Ilustrasi Kartu Tani.

KOMPAS.com - Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian ( Kementan) Sarwo Edhy mengatakan, saat ini sekitar 5,5 juta Kartu Tani sudah dibagikan.

"Memang masih ada berbagai kendala yang menyebabkan pemanfaatan kartu ini belum optimal. Pertama, butuh waktu karena ada petani yang (lokasinya) jauh di puncak gunung, jauh dari kota. Ini perlu langkah serius untuk mencapai target,” kata Sarwo Edhy melalui rilis tertulis, Senin (7/10/2019).

Lokasi para petani yang jauh dari perkotaan ini, menurut Sarwo Edhy, membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan akses sinyal atau internet.

Padahal, internet menjadi salah satu sarana penting untuk melakukan transaksi menggunakan Kartu Tani.

Untuk itu, sebuah tim lintas sektor yang beranggotakan sejumlah kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Usaha Milik Negara ( BUMN), serta perbankan di bawah bendera Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan dibentuk.

Tim ini, kata Sarwo Edhy, akan dikomandoi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai leading sector.

"Langkah awal yang akan dilakukan tim ini adalah mengidentifikasi masalah yang menjadi penyebab kurang optimalnya distribusi maupun pemanfaatan Kartu Tani di setiap daerah. Selanjutnya, tim ini akan bergerak mencari solusi sehingga pemanfaatan Kartu Tani bisa segera dioptimalkan," jelasnya.

Sebagai langkah awal, optimalisasi distribusi dan pemanfaatan Kartu Tani akan dipusatkan di tiga daerah, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Hal ini lantaran daerah tersebut menjadi kontributor terbesar terhadap produksi padi nasional.

Untuk diketahui, Kartu Tani menjadi instrumen penting dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Ke depan, pemerintah berencana mewajibkan Kartu Tani bagi para penerima pupuk bersubsidi.

"Selain pupuk, Kartu Tani juga akan menjadi akses untuk mendapatkan bantuan benih, penyewaan alat, alat mesin pertanian (Alsintan), dan pendanaan berupa kredit usaha rakyat (KUR)," pungkasnya.