Penanganan Stunting, Solusi untuk Tingkatkan Ketahanan Pangan Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Permasalahan stunting menjadi sorotan utama dalam peningkatan ketahanan pangan nasional.

Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian ( Kementan) Agung Hendriadi mengatakan, untuk mengatasi permasalahan ini tidaklah cukup jika dikerjakan sendiri.

"Perlu adanya sinergitas antar lembaga dan kementerian untuk menyelesaikan masalah stunting bersama-sama," ujar Agung dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digagas BKP di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Oleh karenanya, Kementan pun mengundang beberapa lembaga dan kementerian untuk membahas langkah strategis penurunan stunting ini.

Baca juga: Cegah Stunting, Beras Multivitamin Akan Dibagikan ke Ibu Hamil

Beberapa di antaranya Kementerian Kesehatan ( Kemenkes), Kementerian Sosial ( Kemensos), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Desa, Lembaga Ketahanan Nasional, dan Badan Pembangunan Nasional.

Agung mengatakan sebelum masuk ke stunting, ada tiga faktor penting terkait ketahanan langan nasional, yakni menyangkut ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan.

"Untuk ketersediaan, Kementan mempunyai peran penting dalam hal menyediakan dan mencukupi pangan lewat pertanian," ujar dia.

Adapun dua hal penting yang tengah dilakukan Kementan guna memonitor ketahanan pangan nasional, yakni kewaspasaan pangan serta food security and vulnerability atlas (peta ketahanan dan kerentanan pangan).

Gangguan kognitif

Asal tahu saja, stunting merupakan masalah gizi kronis yang diawali dari kondisi ibu pada kehamilan. Kondisi stunting ini membuat ukuran anak menjadi lebih rendah dari anak sebayanya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pelayanan Masyarakat Kemenkes Kirana Pritasari mengatakan, masalah besar akan dihadapi seseorang jika permasalahan stunting tidak diatasi, yakni gangguan kognitif.

"Gangguan kognitif ini bisa membuat kemampuan anak jadi kurang kompetitif dan tidak produktif sehingga bisa menggangu pembangunan bangsa," ungkap Kirana.

Masalah stunting ini, lanjutnya, juga bisa berawal dari perilaku, di antaranya perilaku pemanfaatan konsumsi, pemanfaatan sanitasi, dan waktu pernikahan (dini).

Kegiatan Posyandu di wilayah Ogan Komering Ilir, salah satu langkah pencegahan stunting.

Dalam forum diskusi ini, hadir pula Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Andi Dulung.

Andi mengatakan, Kemensos turut mempunyai andil dalam pengentasan daerah rentan rawan pangan, utamanya masalah stunting.

"Kami memiliki Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial yang menyediakan data keluarga pra sejahtera. Nantinya data ini bisa digunakan untuk membantu penanganan stunting," ujar Andi.

Selain itu, menurut Andi, permasalahan pasca panen juga harus menjadi sorotan utama. Hal ini karena daerah-daerah yang rawan pangan masih terkendala pengelolaan hasil panen.

Baca juga: Indonesia Negara Kedua "Stunting" Terbanyak Setelah Kamboja

"Salah satunya di wilayah Nduga di Papua," tambah dia.

Di akhir forum diskusi, Badan Ketahanan Pangan pun menginisiasi dibentuknya tim khusus penanganan daerah rawan pangan dan penurunan angka stunting.

"Harapannya, Indonesia ke depannya bisa terbebas dari masalah ini," pungkas Agung.