Kemarau Tiba, Ini Strategi Kementan di Kawasan Sentra Produksi Padi

KOMPAS.com - Memasuki musim kemarau, Kementerian Pertanian (Kementan) mengantisipasi potensi kekeringan pada lahan pertanian.

Salah satu langkah cepat yang dilakukan yakni menurunkan tim khusus untuk penanganan kekeringan di wilayah sentra produksi padi.

Tim tersebut berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Mereka akan bekerja sama untuk memetakan potensi permasalahan kekeringan di sejumlah daerah dan menyiapkan solusi berupa penggelontoran air dari bendungan,” kata Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Sarwo Edhy dalam pernyataan tertulis, Rabu (26/6/2019).

Baca juga: Siap-siap, Musim Kemarau Tahun Ini Akan Lebih Lama

Tim khusus itu akan melakukan identifikasi ke wilayah yang terdampak kekeringan.

Apabila masih terdapat sumber air (air dangkal), maka tim akan mendorong Dinas Pertanian setempat untuk mengajukan bantuan pompa air kepada instansi terkait.

Menurut dia, salah satu penyebab kekeringan di lahan-lahan pertanian adalah sistem pengairan air yang terhambat.

Kementan, telah berupaya membenahi tata kelola air dengan memfasilitasi pembangunan infrastruktur air untuk lahan pertanian, selama tiga tahun terakhir.

“Infrastruktur ini dapat meminimalkan dampak kekeringan di areal pertanian. Setidaknya 3,1 juta hektar (ha) lahan dapat merasakan dampaknya," ujar dia.

Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan semua pihak mewaspadai potensi kekeringan akibat musim kemarau.

Berdasarkan pemantauan BMKG, sebanyak 35 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.

Asuransi petani

Pemerintah telah menyiapkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk menekan dampak kerugian akibat kemarau.

Asuransi itu memungkinkan petani mendapatkan ganti rugi apabila terdampak musibah kekeringan maupun banjir.

"Fasilitas ini diberikan supaya tidak mengganggu produksi pangan nasional nantinya," ucap Sarwo.

Untuk mendapatkan AUTP, petani cukup membayar premi Rp 36.000 per hektar per musim.

Baca juga: Begini Cara Petani Daftar Asuransi Usaha Tani Padi

Menurut dia, jumlah tersebut masih dapat dijangkau para petani. Sebagai gantinya, para petani bisa mendapatkan ganti hingga Rp 6 juta per hektar apabila sawahnya mengalami bencana.

Kondisi yang memungkinkan petani mendapat perlindungan asuransi yakni terkena dampak kekeringan, banjir, atau serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

Berdasarkan catatan Kementan, jumlah petani yang terdaftar sebagai peserta AUTP terus menunjukkan tren positif sejak dua tahun terakhir.

Pada 2017, luas lahan yang didaftarkan petani mengikuti AUTP adalah 997.961 ha, dengan klaim kerugian tercatat 25.028 ha.

“Tahun 2019 ini, kami targetkan lahan yang diasuransikan bisa mencapai 1 juta ha. Kami terus dorong petani untuk mengikuti AUTP ,” kata Sarwo.

Pengamanan produksi musim tanam 2019

Selain menata pengelolaan air, Kementan berfokus mengamankan produksi tanaman pangan pada musim tanam 2019.

Kementan secara berkelanjutan mengedukasi petani untuk berbudidaya tanaman dengan baik, sesuai iklim dan kondisi setempat.

“Edukasi yang disampaikan antara lain melalui pemilihan komoditas, varietas spesifik lokasi, pengaturan waktu tanam, pola tanam, teknik bercocok tanam, dan pengaturan ketersediaan air,” ujar Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Edy Purnawan.

Kementan menyiapkan varietas yang berumur genjah dan toleran terhadap kekeringan, seperti Inpari 38, Situpatenggang, Limboto, Situbangendit, dan varietas lokal lainnya.

Selain itu, Kementan telah menyebarkan informasi prakiraan iklim musim kemarau 2019.

“Kami memiliki aplikasi KATAM atau Kalendar Tanam Terpadu yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam bercocok tanam. Aplikasi ini bisa diakses melalui lama Balitbangtan (Badan Litbang Pertanian),” ujar dia.

Pada daerah yang memiliki sifat hujan di Bawah Normal (BN) perlu dilakukan upaya antisipasi terjadinya kerusakan tanaman akibat kekeringan dan serangan OPT.

Daerah yang perlu diperhatikan seperti di Provinsi NAD, Sumut, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua, 

“Kami telah membuat sumur suntik, pembuatan penampungan untuk panen air, dan pembuatan biopori,” kata dia