Wujudkan Kedaulatan Pangan, Pemerintah Andalkan "SERASI"

KOMPAS.com - Program Selamatkan Rawa Petani Sejahtera (SERASI) menjadi salah satu ikon pemerintah mengoptimalkan lahan rawa untuk usaha pertanian demi mendukung kedaulatan pangan. 

Hal ini dibenarkan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementerian Pertanian ( Kementan) Sarwo Edhy. Menurutnya SERASI menjadi program utama pemerintah untuk mendorong pengembangan pertanian di lahan rawa.

Edhy menjelaskan, luas lahan yang ditargetkan untuk pengembangan lahan rawa pada tahun ini sebesar 500.000 hektar (ha). Lahannya berada di Sumatera Selatan 250.000 ha,  Kalimantan Selatan 200.000 ha dan Sulawesi Selatan 50.000 ha.

Menurutnya Badan Litbang Pertanian sendiri telah melakukan Survei Investigasi dan Desain (SID) untuk memanfaatkan lahan rawa tersebut.

"Hasilnya, dari target 100.000 ha lahan rawa yang bisa dioptimalisasi untuk usaha pertanian, ternyata baru 42.000 ha yang bisa diselesaikan Badan Litbang Pertanian," jelas Sarwo Edhy di Jakarta, Selasa (2/4/2019), seperti dalam keterangan tertulisnya.

Lebih lanjut, Edhy menyatakan untuk sisanya Kementan sudah sepakat menggunakan SID sederhana. SID ini  dibuat kelompok tani bersama konsultan setempat bekerjasama dengan dinas pertanian kabupaten dan provinsi.

"Ini kami lakukan untuk mempercepat proses agar bisa dilakukan pengelolaan lahan rawa yang ada. SID sederhana itu, caranya kami bisa langsung lihat kondisi fisik di lapangan," paparnya.

Hal ini tentu berbeda dengan yang digunakan Badan Litbang Pertanian dengan menggunakan satelit. Meski begitu, SID sederhana ini terjangkau karena satuan biaya per ha juga lebih murah.

Diharapkan melalui SID sederhana pada akhir Desember 2019 bisa tercapai target 500.000 ha lahan rawa baru yang dioptimalkan.

Bantuan eksavator

Tak hanya it, pemerintah melalui Kementan sendiri telah memberikan bantuan eksavator untuk membantu optimalisasi lahan rawa sehingga menjadi lahan pertanian. 

"Di Kalimantan Selatan 63 unit eksavator, Sumatera Selatan 69 unit dan Sulawesi Selatan 63 unit juga untuk lima kabupaten," sebutnya.

Dok. Humas Kementan Lahan rawa di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan

Lahan rawa tersebut tersebar dari Sabang-Merauke dan yang paling besar potensinya berada di Papua. Namun persoalannya di sana terkendala sumber daya manusia (SDM) yang belum siap.

"Dari 32 juta ha lahan rawa yang berpotensi untuk lahan pertanian sebesar 10 juta ha. Namun untuk tahun ini, kami coba demplot untuk luasan 500.000 ha," kata Sarwo Edhy.

Dengan optimasi lahan rawa, Pemerintah berharap  lahan yang sebelumnya mungkin hanya satu kali tanam, maka bisa naik menjadi dua kali.

Sementara itu, yang dua kali naik menjadi tiga kali. Artinya terjadi optimasi lahan rawa atau paling tidak setiap tahun petani bisa tanam dua kali.

"Contohnya di Tanah Laut, Kalimantan Selatan, indeks pertanaman padi di lahan rawa bisa 2,6. Masyarakatnya pun cukup antusias mengelola lahan rawa," ucap Sarwo. 

Lebih dari itu, kata Edhy, akibat dari meningkatkanya indeks pertanaman pagi juga ke peningkatan produktivitas tanaman.

Misalnya, jika sebelumnya hanya 3 ton per ha dengan optimalisasi lahan rawa menjadi 6-7 ton per ha. Bahkan di Tanah Laut, produktivitas tanaman padi bisa mencapai 6,7 ton per ha.

"Dengan demikian, upaya kami membangunkan lahan rawa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani," tambahnya.

Untuk mengelola lahan rawa, Kementan memberikan bantuan benih padi khusus untuk lahan rawa, seperti Inpara dan Mekongga. Lalu bantuan pupuk subsidi dan alsintan seperti, handtractor roda dua khusus untuk lahan rawa yang bisa mengambang.

"Kami juga berikan pembenah tanah seperti pupuk organik dan dolomit untuk netralisir tanah," imbuhnya.