Menakar Proyeksi Pemerintah untuk Menekan Harga Karet

Kompas.com - 09/03/2019, 19:48 WIB
Mico Desrianto,
M Latief

Tim Redaksi

PALEMBANG, KOMPAS.com - Penampilan Yadi (47), seorang petani karet di Banyuasin, Sumatera Selatan ( Sumsel), tak seperti biasanya. Penampilannya sangat rapih.

Memakai setelan kemeja lengkap dengan kopiah di kepala, Yadi bersama ribuan petani karet se-Sumsel sengaja tampil rapih untuk menghadiri dialog langsung dengan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) di kawasan Balai Penelitian Karet Sembawa, Banyuasin, Sabtu (9/2/2019).

"Hari ini saya dan teman-teman petani karet yang lain gembira dapat menemui Presiden secara langsung di Banyuasin," ujar Yadi kepada Kompas.com.

Agenda kunjungan kerja Jokowi di Sumsel memang dimanfaatkan untuk melihat perkembangan komoditi karet di sana, sekaligus memberikan penyuluhan kepada petani tentang proyeksi pemerintah mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, tak terkecuali soal harga.

Dengan luas perkebunan mencapai 1.311.006 hektar (ha) dan produksi 1.053.272 ton, kehadiran komoditi karet di Sumsel dianggap sangat berperan dalam menggerakan perekonomian masyarakat. Maka tak heran, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) serius mengurusi komoditi yang sudah berabad-abad berada di tanah "Wong Kito" tersebut.

"Meski tidak mudah, kami (pemerintah) sudah melakukan yang terbaik dalam menstabilkan harga karet di tengah gejolak kondisi ekonomi global," ucap Jokowi di hadapan ribuan petani karet.

Lebih lanjut Jokowi menjelaskan, sebagai langkah reaktif, pemerintah sengaja melakukan koordinasi dengan negara penghasil karet lain seperti Malaysia dan Thailand agar satu suara dalam menyikapi persoalan harga.

Meski dinilainya tak mudah, langkah tersebut mampu membuahkan hasil dengan harga semula Rp 5.000 per kilogram kini naik menjadi Rp 9.000 per kilogram.

"Coba saya tanya kepada petani, harga saat ini dengan bulan lalu berbeda tidak?," tanya Jokowi, yang langsung disetujui oleh para petani karet yang hadir.

Ihwal pernyataan Jokowi soal harga turut diakui oleh Farid Bani, petani yang sudah menggeluti perkebunan karet selama 20 tahun.

"Harga sebulan lalu Rp 5 ribuan. Sekarang alhamdulillah sudah naik Rp 8 sampai Rp 9 ribuan," kata Bani.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementan, Kasdi Subagyono menambahkan bahwa langkah menggunakan karet sebagai campuran aspal merupakan solusi tepat untuk memperbaiki harga yang ada di pasaran.

MICO DESRIANTO/KOMPAS.com Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementan, Kasdi Subagyono menambahkan bahwa langkah menggunakan karet sebagai campuran aspal merupakan solusi tepat untuk memperbaiki harga yang ada di pasaran.
Proyeksi pemerintah 

Lebih jauh Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah merencanakan langkah strategis sebagai program jangka panjang untuk menstabilkan harga karet nasional.

Langkah pertama adalah berkoordinasi dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono agar menggunakan karet dalam campuran aspal.

"Saya bilang kepada Pak Basuki, sekarang ngaspal jalan itu jangan sampai hanya aspal, tapi campur dengan karet. Ini sudah dicoba di Sumsel, Riau dan Jambi. Meski harganya lebih mahal, tapi sepadan dengan hasilnya yang bagus," kata Jokowi.

Kedepan, Presiden juga meminta agar penggunaan aspal karet tidak hanya terhenti di tiga provinsi itu saja, tetapi di seluruh Indonesia.

Kemudian langkah selanjutnya, Presiden mengarahkan peluru program kepada Menteri Perindustrian agar jangan terlalu banyak mengirim bahan mentah ke luar negeri dan fokus pada tahap hilirisasi.

"Kita bangun pabrik-pabrik di dalam negeri untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual seperti ban. Dengan memiliki industri-industri yang berkaitan dengan bahan baku karet, harga di pasaran jadi lebih baik dan tidak lagi bergantung dengan kondisi global," ucap Jokowi.

Terakhir, dirinya mengaku telah menginstruksikan BUMN agar membeli karet hasil perkebunan petani yang tentunya dengan harga sepadan.

Menyikapi instruksi Presiden Jokowi, Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementan, Kasdi Subagyono menambahkan bahwa langkah menggunakan karet sebagai campuran aspal merupakan solusi tepat untuk memperbaiki harga yang ada di pasaran.

"Dengan pemerintah membeli karet ke petani seharga Rp 9 ribu per kilogram, bayangkan kalau ini bisa berlaku secara nasional, akan jadi luar biasa," terang Kasdi.

Sementara itu, untuk menjaga dan meningkatkan produktifitas perkebunan karet, lanjut Kadis, Kementan berencana melakukan replanting (peremajaan) dengan target 50 ribu hektar (ha) per tahun.

"Ada potensi replanting 750 ribu hektar. Ini oleh Pak Menko (Perekonomian) akan dikaitkan dengan industri pengolahan kayu. Jadi, nebangi dapat kayunya, terus baru ditanam," tutup Kadis.

Saat mengakhiri dialog dengan petani, Jokowi menuturkan bahwa dirinya berjanji akan terus mengikuti perkembangan harga karet hingga petani dapat tenang mendapatkan harga yang sesuai.

"Kita lihat lagi seperti apa dampaknya ke depan. Yang jelas, akan terus saya pantau," tutup Jokowi.

Terkini Lainnya
Kementan Komitmen Jaga Stabilitas Harga dan Tingkatkan Produktivitas Petani, Pengamat Beri Respons Positif

Kementan Komitmen Jaga Stabilitas Harga dan Tingkatkan Produktivitas Petani, Pengamat Beri Respons Positif

Kementan
Pakar Pangan Universitas Andalas: Kepastian Harga Pemerintahan Prabowo Bikin Petani Senang

Pakar Pangan Universitas Andalas: Kepastian Harga Pemerintahan Prabowo Bikin Petani Senang

Kementan
DJBC Catat Tak Ada Impor Beras dan Jagung, Kinerja Bea Masuk Turun 5,1 Persen

DJBC Catat Tak Ada Impor Beras dan Jagung, Kinerja Bea Masuk Turun 5,1 Persen

Kementan
Kepuasan Petani terhadap Kinerja Kementan Capai 84 Persen

Kepuasan Petani terhadap Kinerja Kementan Capai 84 Persen

Kementan
Mentan: Jika Tidak Ada Aral Melintang, 3 Bulan Lagi Indonesia Swasembada Beras

Mentan: Jika Tidak Ada Aral Melintang, 3 Bulan Lagi Indonesia Swasembada Beras

Kementan
Respons Keluhan Petani Singkong di Lampung, Mentan Amran Siap Kawal Regulasi Tata Niaga

Respons Keluhan Petani Singkong di Lampung, Mentan Amran Siap Kawal Regulasi Tata Niaga

Kementan
Perkuat Ketahanan Pangan, Mentan Amran Gandeng 3 Bupati Sulsel Kembangkan Kopi dan Kakao

Perkuat Ketahanan Pangan, Mentan Amran Gandeng 3 Bupati Sulsel Kembangkan Kopi dan Kakao

Kementan
Beras Nasional Surplus 3,7 Juta Ton, Mentan Amran: Hasil Kerja Keras Petani

Beras Nasional Surplus 3,7 Juta Ton, Mentan Amran: Hasil Kerja Keras Petani

Kementan
Mendag : Ekspor Hortikultura Naik 49 Persen Semester I 2025, Indonesia Tekan Impor dan Tingkatkan Ekspor

Mendag : Ekspor Hortikultura Naik 49 Persen Semester I 2025, Indonesia Tekan Impor dan Tingkatkan Ekspor

Kementan
Sejalan dengan Prabowoisme, Wamentan Dukung Tani Merdeka Indonesia

Sejalan dengan Prabowoisme, Wamentan Dukung Tani Merdeka Indonesia

Kementan
Soal Framing Negatif Mentan Amran, PP KAMMI: Publik Harus Menilai sesuai Fakta dan Data

Soal Framing Negatif Mentan Amran, PP KAMMI: Publik Harus Menilai sesuai Fakta dan Data

Kementan
Lawan Mafia Pangan, Ini Upaya Mentan Jaga Kesejahteraan Petani

Lawan Mafia Pangan, Ini Upaya Mentan Jaga Kesejahteraan Petani

Kementan
Komisi IV DPR RI Apresiasi Mentan Amran, Produksi Pangan Naik hingga Serapan Bulog Capai 4 Juta Ton

Komisi IV DPR RI Apresiasi Mentan Amran, Produksi Pangan Naik hingga Serapan Bulog Capai 4 Juta Ton

Kementan
Harga Beras Turun di 13 Provinsi, Mentan Amran Yakin Stabilitas Berlanjut

Harga Beras Turun di 13 Provinsi, Mentan Amran Yakin Stabilitas Berlanjut

Kementan
Berkat Dukungan Kementan, Panen Padi Gadu di Lampung Timur Menguntungkan Petani

Berkat Dukungan Kementan, Panen Padi Gadu di Lampung Timur Menguntungkan Petani

Kementan
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com