MUI dan NU Bersinergi dengan Pemerintah untuk Sejahterakan Petani
KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia ( MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU) bersinergi dengan pemerintah untuk membangun kesejahteraan bagi umat Muslim. MUI telah meluncurkan program ekonomi syariah di sektor pertanian, seperti Program Domba Nasional (Prodombas) dan Program Konco Jagung.
Ketua Umum MUI, Ma’ruf Amin, menyampaikan rasa terima kasih pada pemerintah yang telah menggandeng berbagai organisasi Islam untuk mewujudkan program ekonomi umat, khususnya di sektor pertanian.
“Sesuai arahan Presiden, program (ekonomi umat) telah melibatkan kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan. Insya Allah, kemitraan sejajar antara elemen umat Islam dengan lembaga pemerintah maupun pengusaha dapat membawa ekonomi umat semakin berkembang di masa yang akan datang,” kata Ma'ruf Amin seperti rilis yang diterima KOMPAS.com pada Kamis (27/7/2017).
Di hadapan peserta Tasyakur Milad ke-42 MUI pada Rabu (26/7/2017), Ma'ruf mengingatkan bahwa MUI pada April lalu dalam acara Kongres Ekonomi Umat (KEU) sudah mendeklarasikan tema Arus Baru Ekonomi Indonesia. Deklarasi itu penting untuk memberdayakan dan memperkuat perekonomian negara untuk mencapai kesejahteraan bersama.
“Presiden telah mengungkapkan pentingnya menghilangkan kesejangan antara ekonomi kuat dan ekonomi lemah. Alhamdulillah apa yang dilakukan MUI dapat disinergikan dengan kementerian dan lembaga pemerintah melalui kekuatan ekonomi umat,” ucapnya.
Kesejahteraan rakyat
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kerja sama dengan berbagai institusi dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Termasuk kerja sama dengan NU yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. NU yang berdiri pada 1926 bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi.
"Kerja sama ini (dilakukan) agar ekonomi dapat terdistribusi merata," ujarnya.
Amran mengatakan kerja sama pihaknya dengan NU berlangsung pada kegiatan pembangunan pertanian di sejumlah daerah melalui organisasi di bawah kepengurusan NU, seperti Fathayat, Muslimat, dan Ansor. Ia berharap NU dapat melakukan pendampingan hingga pelatihan bagi petani agar mampu menanam varietas padi dengan kualitas baik. Sehingga, petani bisa untung.
Upaya pemerintah dalam pemerataan ekonomi disambut baik Ketua Umum Pengurus Besar NU Said Aqil Siradj. Ia mengatakan NU siap membantu Kementerian Pertanian untuk menyejahterakan petani.
Dia juga mengungkapkan dukungannya kepada kebijakan pemerintah dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan pemerataan kesejateraan. “ Saya di belakang Pak Menteri. Untuk kebijakan pro rakyat saya akan back up,” ujar Said Aqil.
Hingga kini, program pemerintah terkait komitmen dengan kedua lembaga tersebut tercakup dalam pemberdayaan kelompok masyarakat ekonomi lemah.
Untuk mendukung program-program itu, Kementerian Pertanian telah melakukan refocusing anggaran dengan menitikberatkan pengeluaran pada belanja bantuan bagi petani. Bentuknya berupa perbaikan jaringan irigasi tiga juta hektar, bantuan alat mesin pertanian 80.000 unit per tahun, bantuan benih unggul, subsidi pupuk, dan perluasan area tanam.
Kementerian Pertanian juga mewujudkan program-program peningkatan kesejahteraan petani. Antara lain, program pemberdayaan petani melalui pelatihan dan pendampingan, pengembangan kawasan rumah pangan lestari, perlindungan harga petani dengan kebijakan harga atas dan harga bawah, serap gabah petani dan produk pangan strategis lain, kemitraan petani jagung dengan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), kemudahan petani akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta asuransi pertanian.
