Yasonna Minta Pemegang Tugas dan Fungsi di Hukum Manfaatkan JDIHN

Kompas.com - 12/10/2023, 21:15 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly  dalam Pertemuan Nasional Pengelola JDIHN dan Legal Development Content Creator (LDCC) Awards Tahun 2023 di Aston Kartika Grogol Hotel and Conference Center, Kamis (12/10/2023).
DOK. Humas Kemenkumham Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dalam Pertemuan Nasional Pengelola JDIHN dan Legal Development Content Creator (LDCC) Awards Tahun 2023 di Aston Kartika Grogol Hotel and Conference Center, Kamis (12/10/2023).

KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly meminta para pemegang tugas dan fungsi di bidang hukum aktif memanfaatkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ( JDIHN) sebagai media untuk saling berbagi informasi hukum.

Tidak hanya itu, Menkumham Yasonna juga meminta patugas pengelola JDIHN lebih aktif lagi mengomunikasikan dokumen dan informasi hukum kepada masyarakat.

“Akses keterbukaan terhadap JDIHN harus dibuka seluas-luasnya agar kebijakan pemerintah dalam berbagai regulasi dapat diterima secara menyeluruh oleh masyarakat,” ungkapnya. 

Dia mengatakan itu dalam Pertemuan Nasional Pengelola JDIHN dan Legal Development Content Creator (LDCC) Awards Tahun 2023 di Aston Kartika Grogol Hotel and Conference Center, Kamis (12/10/2023).

Yasonna menyebutkan, JDIHN sebagai sumber informasi hukum merupakan peluang bagi pemerintah untuk terus berupaya mengomunikasikan dokumen dan informasi hukum kepada masyarakat. 

Baca juga: Menkumham Yasonna Minta JDIHN Bisa Wadahi Semua Kajian Hukum

“JDIHN adalah wadah yang dapat digunakan masyarakat untuk mengakses semua itu,” ujarnya dalam siaran pers.

Yasonna menjelaskan, melalui data-data yang ada di JDIHN, masyarakat bisa membuat analisis tumpang tindih berbagai peraturan-peraturan, seperti peraturan daerah, peraturan menteri, dan peraturan-peraturan lainnya.

“Keterbukaan akses pada JDIHN atas informasi-informasi hukum di dalamnya dapat diarahkan pada percepatan pemerataan dan menjembatani kesenjangan pembangunan,” jelasnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menambahkan, JDIHN juga berfungsi sebagai media untuk saling berbagi informasi hukum. 

“Bagi para pengelola JDIH, silakan manfaatkan JDIHN untuk memperbaiki, mengelola, menyusun, mengevaluasi regulasi atau bahan kajian hukum di wilayah saudara dengan mekanisme adaptasi, tiru, dan modifikasi (ATM),” ucapnya.

Baca juga: Yasonna Mutasi 120 Pegawai Kemenkumham, Kalapas Sukamiskin, Cipinang, dan Tangerang Diganti

Yasonna juga mengatakan, penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat juga menjadi faktor penting sebagai kerangka reformasi hukum yang disusun presiden.

Portal JDIHN

Pada kesempatan itu, Yasonna turut Yasonna juga menetapkan Anggota JDIHN yang terintegrasi dengan Portal jdihn.go.id. 

Sebanyak 13 anggota JDIHN yang diberikan sertifikat dari Menkumham dengan rincian tiga dari lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK), satu dari lembaga non struktural (LNS), dua dari pemerintah kabupaten, dan 7 dari perguruan tinggi.

Sebagai informasi, saat ini terdapat 1.662 instansi yang telah terdaftar sebagai anggota JDIHN. 

Baca juga: Kunjungi Pameran Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF, Yasonna: Semoga Indonesia Maju dan Mandiri

Kemudian, sebanyak 1.232 laman JDIH telah terintegrasi dalam portal jdihn.go.id yang menginventarisir 557.509 data dokumen hukum nasional.

Yasonna mengapresiasi jumlah anggota JDIHN yang terintegrasi dengan portal jdihn.go.id

“Dengan anggota JDIHN yang lengkap, sudah selayaknya memiliki korelasi yang signifikan dengan penambahan koleksi dokumen hukum, baik dari jenis maupun jumlah dokumen hukum,” tuturnya.

Lebih lanjut, Yasonna memberikan penghargaan kepada 57 Anggota JDIHN Terbaik Tahun 2023. 

Mereka terdiri dari 5 anggota dari kategori kementerian, 5 dari kategori lembaga negara, 5 LPNK, 5 LNS, 5 provinsi, 10 kabupaten, 5 kota, 3 sekretariat DPRD provinsi, 3 sekretariat DPRD kabupaten, 1 sekretariat DPRD kota, 3 perguruan tinggi, 2 unit utama Kemenkumham, dan 5 kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Baca juga: Yasonna Tegaskan Pemerintah Telah Meningkatkan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri

Penghargaan diberikan sebagai apresiasi terhadap implementasi keterbukaan akses baik dalam akses peraturan perundang-undangan maupun dokumen dan informasi pendukung dan implementasinya.

Terkini Lainnya
Jelang Pilkada 2024, Kemenkumham Ajak Generasi Muda Deklarasikan Pilkada Ramah HAM
Jelang Pilkada 2024, Kemenkumham Ajak Generasi Muda Deklarasikan Pilkada Ramah HAM
Kemenkumham
Tingkatkan Sektor Pariwisata dan Pelestarian Budaya, Pj Gubernur Sultra Raih Apresiasi Tokoh Indonesia 2024
Tingkatkan Sektor Pariwisata dan Pelestarian Budaya, Pj Gubernur Sultra Raih Apresiasi Tokoh Indonesia 2024
Kemenkumham
Masa Jabatannya Diperpanjang, Pj Gubernur Sultra: Amanah dan Tanggung Jawab Besar
Masa Jabatannya Diperpanjang, Pj Gubernur Sultra: Amanah dan Tanggung Jawab Besar
Kemenkumham
2.415 Calon Taruna dan Taruni Poltekpin Kemenkumham Jalani Tes Psikologi
2.415 Calon Taruna dan Taruni Poltekpin Kemenkumham Jalani Tes Psikologi
Kemenkumham
Webinar Series BPSDM Kemenkumham, Upaya Tingkatkan Kompetensi Pegawai Tanpa Perlu ke Luar Negeri
Webinar Series BPSDM Kemenkumham, Upaya Tingkatkan Kompetensi Pegawai Tanpa Perlu ke Luar Negeri
Kemenkumham
Rayakan HUT Ke-79, Kemenkumham Gelar Layanan Publik Se-Indonesia
Rayakan HUT Ke-79, Kemenkumham Gelar Layanan Publik Se-Indonesia
Kemenkumham
Resmi, Kemenkumham Buka Seleksi untuk Jabatan Dirjen Peraturan Perundang-undangan
Resmi, Kemenkumham Buka Seleksi untuk Jabatan Dirjen Peraturan Perundang-undangan
Kemenkumham
Kemenkumham Raih Opini WTP dari BPK 15 Kali Berturut-turut
Kemenkumham Raih Opini WTP dari BPK 15 Kali Berturut-turut
Kemenkumham
Kemenkumham Pastikan Seleksi Sekolah Kedinasan Bebas Pungli dan Transparan
Kemenkumham Pastikan Seleksi Sekolah Kedinasan Bebas Pungli dan Transparan
Kemenkumham
Sah! Hari Lahir Kemenkumham Disebut Hari Pengayoman
Sah! Hari Lahir Kemenkumham Disebut Hari Pengayoman
Kemenkumham
Dorong Iklim Investasi di Sulsel, Menkumham Resmikan 33 Desa/Kelurahan Sadar Hukum
Dorong Iklim Investasi di Sulsel, Menkumham Resmikan 33 Desa/Kelurahan Sadar Hukum
Kemenkumham
Terima Gelar Adat Kerajaan Gowa, Menkumham: Saya Merasa Terhormat
Terima Gelar Adat Kerajaan Gowa, Menkumham: Saya Merasa Terhormat
Kemenkumham
Tingkatkan Kenyamanan Pelayanan Publik, Menkumham Resmikan Kantor Kemenkumham di Sulsel
Tingkatkan Kenyamanan Pelayanan Publik, Menkumham Resmikan Kantor Kemenkumham di Sulsel
Kemenkumham
Kemenkumham Salurkan Bantuan untuk Kaum Duafa dan Yatim Piatu yang Jadi Korban Banjir di Kendari
Kemenkumham Salurkan Bantuan untuk Kaum Duafa dan Yatim Piatu yang Jadi Korban Banjir di Kendari
Kemenkumham
Kemenkumham Gelar Rakor Evaluasi dan Perencanaan untuk Tahun 2024
Kemenkumham Gelar Rakor Evaluasi dan Perencanaan untuk Tahun 2024
Kemenkumham
Bagikan artikel ini melalui
Oke