Yasonna Tegaskan Pemerintah Telah Meningkatkan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly saat menyampaikan keynote speech pada pembukaan Temu Bisnis Tahap VI di JIExpo Jakarta, Kamis (3/8/2023).
KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia (RI) Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah telah meningkatkan prioritas penggunaan produk dalam negeri.
“Tujuannya adalah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung daya saing industri di tanah air,” ujarnya.
Dia mengatakan itu saat menyampaikan keynote speech pada pembukaan Temu Bisnis Tahap VI, di JIExpo Jakarta, Kamis (3/8/2023).
Yasonna menegaskan, Kementerian Hukum dan HAM ( Kemenkumham) berkomitmen mendukung arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GNBBI).
“Kemenkumham konsisten berupaya mendukung kemajuan perekonomian nasional, yang mana salah satunya adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (PDN),” tegasnya dalam siaran pers, Kamis.
Dalam forum tersebut, Kemenkumham menyediakan berbagai layanan publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan pameran produk warga binaan pemasyarakatan (WBP).
Baca juga: Kemenkumham Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kementerian dan Lembaga Negara
“Dalam kegiatan ini, kami menyediakan layanan host berupa layanan Paspor Merdeka, pameran produk WBP, coaching clinic bidang kekayaan intelektual, Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM)," terangnya.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari sejak Kamis (3/8/2023) hingga Sabtu (5/8/2023) itu merupakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022.
Inpres itu mengatur tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan GNBBI pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Temu Bisnis Tahap IV ini juga merupakan kegiatan kolaborasi Kemenkumham, Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
Kegiatan ini juga terintegrasi dengan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF).
Baca juga: PNS Kemenkumham Curi 5 Motor di Cilincing, Salah Satunya Disimpan di Tempat Kerja
