Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menghadiri sejumlah pertemuan bilateral pada hari kedua Sidang Majelis Umum World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa, Swiss, pada 7 Juli 2023.
KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menghadiri sejumlah pertemuan bilateral pada hari kedua Sidang Majelis Umum World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa, Swiss, Jumat (7/7/2023).
Pertemuan-pertemuan itu bertujuan untuk membahas kemajuan kekayaan intelektual (KI) Indonesia dengan para pihak terkait.
Pertama, Yasonna bertemu dengan Direktur Jenderal WIPO Daren Tang untuk menyerahkan instrumen aksesi terhadap Nice Agreement dalam kelas barang dan jasa perlindungan merek internasional.
Aksesi tersebut memungkinkan Indonesia memasukkan daftar barang dan jasa khas atau bersifat tradisional dari Indonesia ke dalam daftar barang dan jasa yang diatur berdasarkan Nice Agreement.
Barang atau jasa tersebut meliputi jamu, gentong, kain batik, dan berbagai nama khas dari Indonesia.
Baca juga: Indonesia Dorong Pemajuan Kekayaan Intelektual Global, Yasonna: Bermanfaat untuk Pertumbuhan Ekonomi
“Hal ini juga akan mempromosikan nama-nama khas dan tradisional Indonesia sehingga mempermudah penentuan kelas barang dalam pendaftaran merek, baik secara nasional maupun internasional melalui Madrid Protocol," ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (8/7/2023).
Sebelumnya, Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional KI lain, seperti Madrid Protocol, Beijing Treaty, dan Marrakesh Treaty.
Pertemuan di Swiss tersebut juga membahas kerja sama Indonesia dengan WIPO terkait “Technology and Innovation Support Center (TISC)”, dan “Individualized Training and Learning Management System (ITLMS)” dalam peningkatan kapasitas perguruan tinggi dan badan penelitian dan pengembangan di Indonesia.
Kedua, Yasonna menyaksikan penandatanganan kerja sama antara Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Min Usihen dan Daren Tang mengenai pendirian National IP Academy di Indonesia.
Kerja sama itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan KI di Indonesia melalui program pelatihan dan pendidikan, termasuk kursus tentang hukum, kebijakan, dan manajemen KI.
Baca juga: Kemenkumham Raih Penghargaan Kinerja Anggaran Terbaik, Yasonna: Kami Fokus Layani Masyarakat
Selain itu, ada pula pelatihan khusus untuk para profesional yang terlibat dalam bidang tertentu, seperti paten, merek, dan hak cipta.
“Indonesia IP Academy akan bekerja sama dengan perguruan tinggi, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lain untuk memfasilitasi pengembangan dan penerapan kebijakan dan strategi KI yang efektif,” ujarnya.
Untuk mendukung pelaksanaan IP Academy, disusun pula Modul KI dan Training of Trainers (ToT).
Ketiga, Yasonna bertemu dengan delegasi Arab Saudi yang dipimpin CEO Saudi Arabia Intellectual Property Office Abdulazis Alswailem.
Pertemuan itu membahas permintaan Arab Saudi mengenai permohonan dukungan mereka yang akan menjadi Host Diplomatic Conference Design Law Treaty (DLT) pada 2024.
Pada pertemuan itu, Yasonna didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) KI, Wakil Tetap RI di Jenewa, dan Staf Khusus Menkumham Bidang Hubungan Luar Negeri.
